Kabupaten Bogor
Jalur Puncak 2 Diyakini Bisa Kurangi Kemacetan di Kawasan Puncak
Dia menjelaskan pengembangan kawasan Puncak 2 melalui pembangunan jalur Poros Tengah Timur (PTT) dapat mengurangi beban kendaraan ke Puncak.
Penulis: Hironimus Rama | Editor: murtopo
Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CISARUA - Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Puncak Bogor adalah membuka jalur baru yaitu Jalur Puncak 2.
Jalur Poros Tengah Timur ini berada di Kabupaten Bogor dan Cianjur, yakni menghubungkan antara Sirkuit Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di jalan nasional Puncak-Cianjur serta Cariu yang berada di jalan provinsi ruas Transyogi.
“Jalan Poros Tengah Timur memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat, dan akan menghubungkan wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang," ujar Ade saat menggelar pertemuan di Cisarua pada Sabtu (18/9/2021)..
Dia menjelaskan pengembangan kawasan Puncak 2 melalui pembangunan jalur Poros Tengah Timur (PTT) dapat mengurangi beban kendaraan ke Puncak.
Baca juga: Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur Bertemu Bahas Kemacetan di Kawasan Puncak, Solusinya Jalur Puncak 2
"Berdasarkan hasil kajian, pembangunan jalur PTT akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunnya tingkat kemacetan kawasan Puncak sebesar 50 persen," papar Ade usai pertemuan di Melrimba Garden, Jl. Raya Puncak Gadog KM 87, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Sabtu (18/9/2021)..
Dia menambahkan sebagian titik pada kawasan yang akan dilalui oleh PTT memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.
Baca juga: Camat Limo Depok Sudadih Telah Siapkan Program untuk Layani Warga, Saat Ini Fokus Vaksinasi Covid-19
Hingga saat ini sudah banyak dibuka kawasan wisata, sehingga jika akses jalan ditingkatkan, akan membagi tujuan wisata masyarakat, tidak lagi terfokus ke Puncak.
“Total perkiraan anggaran biaya yang dibutuhkan adalah kurang lebih sebesar 5 triliun. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” pungkas Ade.
