Peringatan HUT Demokrat Versi Moeldoko Dibubarkan Aparat, DPP Demokrat: HUT Ilegal

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-20 Partai Demokrat yang digelar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Jumat (10/9/2021) malam adalah ilegal.

Acara yang beragendakan nonton bareng sejarah berdirinya Partai Demokrat yang dihadiri Moeldoko itu pun dinilai layak dibubarkan paksa.

Hal tersbeut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

“Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat,” kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9/2021).

Baca juga: Dies Natalis ke-22 STBA LIA Jakarta, Dino Patti Djalal Tekankan Pentingnya Penguasaan Bahasa Asing

Kata dia, dalam surat undangan yang beredar mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo. +

Dalam surat itu, terpampang rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Herzaky menyatakan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan kubu Moeldoko.

Surat undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi yang notabene Mantan Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Korban Pelecehan Seksual di KPI Mengapresiasi Sikap Polisi yang Menolak Laporan dari Terduga Pelaku

“Prof. Budi merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Peringatan HUT Partai Demokrat ke-20 sendiri telah dilakukan pada 9 September 2021 lalu yang salah satunya mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo.

Saat acara puncak dua dekade, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai.

Selama ini, sesepuh dan senior Partai Demokrat ini dinilai konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan.

Baca juga: Jalin Kerjasama, TITI Resmi Tunjuk KENKO Sebagai Distributor Tunggal di Indonesia

"Sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko," tegasnya.

Herzaky mencontohkan salah satu bukti saat kubu Moeldoko memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam gugatan itu, ungkap Herzaky Mahendra, tertera status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai KSP.

“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” ketusnya.

Baca juga: Setelah Kafe Holywings Tavern, Kini Giliran A/A Resto dan Bar yang Ditutup Hingga Masa PPKM Selesai

Seperti diketahui, Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya membubarkan acara peringatan HUT tersebut pada Jumat (10/9/2021) malam.

Namun pihak penyelenggara mengklaim kegiatan itu hanya sebatas reuni.

“Ini Banten, Bung! Jangan coba-coba ganggu kedaulatan dan kehormatan Partai kami dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini,” kata Iti dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021) malam. (faf)