Alami Trauma Psikologis Warga Poco Leok Gugat Bupati Manggarai ke PTUN Kupang

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, KUPANG - Rencana warga Poco Leok, Agustinus Tuju (53 Tahun) untuk mendapatkan keadilan hukum dengan cara mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Kabupaten Manggarai, Herybertus G.L. Nabit ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang telah berhasil didaftarkan.

Perkara tersebut telah teregister dengan Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG.

Baca juga: Sempat Gagal UTBK, Nona NTT Ini Ceritakan Perjuangannya Lolos Kuliah di UI

Gugatan tersebut didaftarakan pada tanggal 3 September 2025 secara online atau Electronic Court /E Court)  dan dinyatakan lolos secara administrasi atau proses dismissal yang ditetapkan hari ini melalui pengumuman e-court.

“Kami telah mendapatkan respon dari PTUN di Kupang bahwa gugatan kami telah terdaftar dan lolos dismissal. Tentu ini merupakan sebuah tahapan penting bagi klien kami untuk mendapatkan keadilan tidak hanya formil tetapi juga substantif atas dugaan pelanggaran hak asasi dirinya dan Masyarakat Adat di Poco Leok,” ungkap Judianto Simanjuntak, salah seorang Kuasa Hukum dari Koalisi Advokasi Poco Leok.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Singah ke Jakarta Hari Ini Sebelum Penuhi Undangan GKI di Kupang NTT

Bupati Kabupaten Manggarai digugat oleh Agustinus Tuju dalam hal dugaan tindakan intimidasi, pengancaman dan kekerasan kepada dirinya serta komunitas Masyarakat Adat Poco Leok ketika mereka melakukan aksi damai memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2025 lalu.

Akibat tindakan Bupati tersebut melahirkan trauma psikologis bagi mereka. 

“Apa yang dilakukan oleh Bupati, di hari kerja dan jam kerja, tidak patut diperlihatkan oleh seorang pemimpin daerah kepada rakyatnya. Ini merupakan pelanggaran terhadapap hak berekspresi, hak hak atas kebebasan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan instrumen hukum lainnya. Selain itu menurut analisis hukum kami, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPAB), khususnya asas kepastian hukum," tandasnya.

Baca juga: Cerita Mahasiswa Vokasi UI Berada di Dusun Ntaur, NTT, Kondisi Pendidikan Mengkhawatirkan

Senada dengan Judianto, Kuasa Hukum Penggugat lainnya, Muh. Jamil, menilai langkah Kliennya harus mendapat penghormatan baik dari Pihak Tergugat dan atau dari kelompok pendukungnya. Langkah gugatan tersebut sebagai upaya koreksi dan sesuai koridor hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

“Tergugat dan kelompok pendukungnya wajib untuk menghormati langkah klien kami. Caranya, dengan tidak melakukan intimidasi lanjutan ke depan baik di dalam proses gugatan dan atau seterusnya. Penting kami sampaikan mengingat sejarah kekerasan yang sering diterima oleh klien kami dan atau komunitas di Poco Leok,” paparnya.

Tahapan Formil

Perkara gugatan TUN terhadap Bupati Manggarai diajukan ke PTUN Kupang setelah melalui beberapa tahapan formil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan, Undang-Undang PTUN, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019. 

Baca juga: Mahasiswa UI ke Atambua, NTT, Edukasi Fun Learning, Bahaya Nikah Dini dan Bangun Sarana Cuci Tangan

Penggugat sebelumnya telah melalui proses Keberatan Administratif ke Bupati  dan Banding Administratif ke Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Bupati. 

“Karena Tergugat menyanggah adanya onrechmatige Overheidsdaad atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka untuk mendapat kepastian hukum, gugatan ini harus ditempuh,” ujar Jamil. 

Proses selanjutnya atas pedaftaran gugatan ini adalah panggilan sidang dari PTUN Kupang, tutupnya