Pemkot Depok Terapkan Kebijakan WFH bagi ASN Tiap Hari Kamis, Ini Alasannya 

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawainya setiap hari Kamis.

Kebijakan tersebut selaras dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Meski demikian, Wali Kota Depok Supian Suri memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal saat WFH dilakukan.

Baca juga: Bikin Pemotor Kecelakaan, Lubang di Jalan Juanda Depok Akhirnya Ditambal 

Adapun alasan penerapan HFH sebagai bagian dari upaya menyesuaikan pola kerja pemerintahan dengan perkembangan era digital.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH, sehingga kita mencoba sejalan dengan pemerintah provinsi,” kata Supian kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

WFH di lingkungan Pemkot Depok ini juga sebagai langkah adaptasi terhadap percepatan digitalisasi.

“Hari ini era digital sudah semakin cepat perkembangannya. Salah satu upaya memulai kerja-kerja digital itu memang harus dipaksa juga dengan mekanisme WFH,” ungkapnya.

“Dulu kita sudah terbiasa dengan Zoom saat Covid-19, sekarang justru sudah jarang lagi,” sambungya.

Tak hanya itu, Supian menambahkan, kebijakan WFH ini juga menjadi bahan evaluasi efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Saya juga ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” katanya.

Supian menambahkan, penghematan energi yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan mematikan lampu selama satu jam terbukti efektif.

“Makanya saya ingin tahu, kalau satu hari tidak berkantor, khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat, dampaknya seperti apa,” lanjutnya.

Meski demikian, Supian Suri menegaskan tidak seluruh layanan menerapkan WFH. Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH,” pungkasnya. (m38)