TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta meningkatan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pasalnya, diketahui banyak PJLP atau pegawai honorer bermasalah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menemukan, ada beberapa Suku Dinas (Sudin) yang tidak berani memberhentikan PJLP yang bermasalah. 

"Banyak sudin yang tidak berani memberhentikan PJLP yang bermasalah dikarenan ini titipan seseorang. Ini yang selalu saya khawatirkan," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (26/7/2022). 

Ida meminta para Sudin DKI Jakarta tidak perlu takut memberhentikan PJLP yang bermasalah. 

Menurutnya, para Sudin lebih mengetahui kondisi PJLP-nya daripada pihaknya sebagai pengawas pemerintahan. 

"Kan mereka yang lebih tahu. Secara lapangan kan mereka yang lebih tahu, cuma kadang kadang kan mereka takut sama yang nitip," ujarnya. 

Baca juga: Rampung Tahun Ini, Ridwan Kamil Ungkap Bendungan Ciawi dan Sukamahi Rampung Cegah Banjir di Jakarta

Baca juga: Cara Beli Tiket Pertandingan Liga 1 RANS Nusantara FC Vs PSS Sleman, Main di Stadion Pakansari Jumat

Lebih lanjut, Ida kasihan melihat calon PJLP yang mendaftar murni tanpa ada titipan. 

Ia menilai, suku dinas perlu memperhatikan secara mendalam PJLP yang masuk dengan perantara orang dalam. 

"Misal saya bawa atau saya rekomendasikan orang untuk masuk melalui PJLP, ya kalau hasilnya enggak bagus ya jangan diperpanjang kontraknya. Saya berharap dari dinas maupun sudin punya keberanian mengambil sikap  ini," tukasnya.