Pemkab Bogor Akan Evaluasi Taman Safari Menyusul Instruksi Menteri Hanif yang Minta Dicabut Izinnya

"Kami akan memaksa kembali Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mereview persetujuan lingkungan yang diberikan di daerah Puncak," kata Hanif saat meninjau korban banjir bandang di Cisarua, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Mahasiswa Bakar Foto Dedi Mulyadi dan Rudy Susmanto, Dinilai Tak Becus Tangani Kawasan Puncak Bogor

Dia mengaku sudah memerintahkan Bupati Bogor untuk mencabut 9 izin obyek yang telah disegel. 

"Hari ini terinfo ke kami, baru 3 yang dicabut, 6 sedang dievalusi. Kami minta dilakukan percepatan evaluasi untuk pencabutan persetujuan lingkungan," bebernya.

Hanif mengungkapkan sudah menyegel 33 obyek dan bangunan yang melanggar aturan di kawasan Puncak, Bogor. Namun hingga kini baru 4 lokasi yang sudah memasuki masa pembongkaran .
 
"Jadi kami telah membuat surat ulang 1 minggu dari sekarang agar mereka menyiapkan diri untuk dilakukan pembongkaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya. 

Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan langkah-langkah pembongkaran obyek yang telah disegel pada periode Maret 2025 lalu. 

"Setelah ini kami akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan vila-vila yang ada di Puncak apakah ada persetujuan lingkungannya atau seperti apa. Dampak yang cukup besarnya sudah cukup memberi pelajaran kepada kita semua," bebernya.
 
Kementerian Lingkungan Hidup akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi dari daerah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung ini. 

"Sebanyak 7.500 hektare daerah DAS Ciliwung harus direhabilitasi. Saya sebagai Menteri akan menekan semua pihak, menekan Pak Bupati, menekan Gubernur, Camat, Lurah, untuk dengan taat melakukan asas perlindungan terkait dengan lingkungan hidupnya," tandas Hanif.