Banjir Besar di Jabodetabek, Kawasan Puncak Bogor Dituding Jadi Biang Keroknya

Hal itu diungkapkan Rudy saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulfikli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi lokasi banjir bandang di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, pada Kamis (6/3/2025).

"Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani isu perizinan serta dampak banjir yang kerap melanda wilayah Puncak," kata Rudy.

Dia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. 

"Kini kewenangan perizinan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama," ungkap Rudy. 

Ia menambahkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan sementara penerbitan izin dan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati. 

“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang ada akan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat, dan pada saat yang sama, kita akan evaluasi seluruh kebijakan yang ada," papar Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan. 

“Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi seluruh tata ruang yang ada, serta menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegas Rudy.

Evaluasi tempat wisata di Puncak Bogor

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku akan mengevaluasi perizinan kedua tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kecamatan Cisarua dan Eager Adventure Land di Kecamatan Megamendung.

"Ya, tentunya harus kita evaluasi. Kita tunggu dulu kebijakan kementerian setelah observasi kemarin, kami akan menindaklanjuti," kata Rudy di Cibinong, Jumat (7/3/2025).

Politisi Partai Gerindra ini memastikan setiap kebijakan yang ada di Pemkab Bogor akan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kita akan mengambil langkah setelah temuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat kemarin," ucapnya.

Namun Rudy memastikan Pemkab Bogor akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemprov Jabar terkait perizinan tempat wisata yang disegel.

"Kita ambil contoh Hibisc Fantasy milik PT Jaswita. Ini usahanya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait izin-izinnya, kami akan cek lagi karena baru berdinas 4 hari," papar Rudy.