Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta Terapkan Jam Kerja Fleksibel Jelang Lebaran

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati, mendorong masyarakat laksanakan mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran.

Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep flexible working arrangement (FWA). 

"Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya," kata Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).

Pemerintah kata dia, mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan serupa. 

Baca juga: Musim Mudik Lebaran, Korlantas Polri Mulai Survei Jalur Pantura, Identifikasi 4 Klaster Utama

Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

"Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Pemerintah berkomitmen menghadirkan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat selama Ramadan 1446 Hijriah. 

Adita menjelaskan, sejumlah kebijakan dijalankan, mulai dari operasi pasar bahan pangan, hingga mempersiapkan kegiatan mudik Lebaran 2025 yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 28-30 Maret 2025, Polri Siapkan Skema Pengaturan Arus Lalin

"Ramadan sudah tiba. Ramadan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman," katanya. 

la mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah menyampaikan sejumlah stimulus bagi masyarakat menyambut Ramadan dan ldul Fitri tahun ini.

Stimulus bahan pangan sudah berjalan kata dia, berupa operasi pasar untuk sejumlah bahan pangan di berbagai wilayah.

Operasi pasar melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

Baca juga: Jelang Lebaran Pemerintah Berencana Terapkan Bekerja dari Mana Saja untuk ASN dan Pekerja Swasta

"Operasi pasar berlangsung sejak 24 Februari hingga 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai," tuturnya. 

"Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyakita, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET)," sambungnya.

Sementara, Adita juga berujar jika Pemerintah daerah di beberapa wilayah juga turut memastikan ketersediaan sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, mencukupi hingga Mei 2025. 

"Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya, agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadan dan ldul Fitri ini," imbuhnya. (m32)