Wamendagri Bima Arya, Pesan Presiden Prabowo: Demokrasi Minus Kekerasan, Hindari Adu Domba

Wamendagri Bima Arya menyampaikan pesan Presiden Prabowo tentang demokrasi yang minus kekerasan, demokrasi yang sejuk dan damai.

Editor: dipaanggara
dok. Kemendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto hadir saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Menjelang Pemungutan Suara di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/11/2024). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

"(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai," ujar Bima.

Ia menambahkan, upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

"Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil," tambahnya.

Dalam laporannya, Bima menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran Pilkada Serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik Pilkada juga nyaris rampung. 

Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda. 

Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama.

“Di situ kami ingatkan [juga] tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” tambahnya.

Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai.

Ia menekankan, bahwa untuk memperkuat narasi Pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama. 

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa Pilkada Serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved