KIM Plus Satu Suara Soal Pengganti Heru Budi Hartono, Begini Penjelasan PKS

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengungkap adanya komunikasi di partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pencalonan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Karena itu, delapan parpol yang tergabung di KIM Plus yang lolos di DPRD DKI mayoritas mengusulkan nama yang sama.

Adapun parpol di KIM Plus untuk Pilkada Jakarta yang lolos di DPRD DKI adalah Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo dan Partai NasDem. 

Mayoritas mereka mengusulkan nama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi; Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dan dan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir sebagai Pj Gubernur DKI.

Baca juga: Liburan Panjang, Polisi Terapkan One Way dari Arah Jakarta ke Puncak Bogor dan Ganjil Genap

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, adanya kesamaan nama yang disodorkan merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik. 

Namun dia menekankan, ada satu nama dari PKS yang berbeda saat diusulkan, yakni Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi.

“Suatu hal yang sangat lumrah terjadi, karena pasti ada kemungkinan, ada komunikasi di level di DPP, maupun DPW ya, kalau saya kan mewakili fraksi (PKS). Boleh jadi ada komunikasi,” ungkap Ismail pada Sabtu (14/9/2024).

Baca juga: UI Ciptakan Bedak Tabur Kecombrang untuk Atasi Masalah Kulit Masyarakat Badui, Terjun Beri Edukasi

Menurut dia, nama yang diajukan ini merujuk pada sistem kolektif kolegial. 

Artinya keputusan yang diambil melibatkan para pihak yang berkepentingan melalui mekanisme yang ditempuh, seperti musyawarah atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

“(Komunikasi) antarpartai, karena bagaimana pun ini kan kolektif kolegial ya. Bagaimana pun kami menginginkan agar benar-benar bisa mempertimbangkan sosok yang nantinya bisa mengisi kekurangan kemarin selama dua tahun dan juga nantinya bisa memperlancar, menyukseskan proses pilkada yang sedang berlangsung ini,” jelas dia.

Baca juga: Sastra Winara Ditetapkan Jadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wakilnya Wawan Hikal

“Nantinya bisa berkoordinasi dengan pempus dengan lebih baik. Ini kan berisisan nih. Presiden kalau tidak salah selesai di bulan yang sama (dengan Pj Gubernur DKI), beda hari saja, artinya bisa jadi nanti lebih dominan adalah presiden terpilih,” lanjutnya.

Ismail juga berharap, sosok Pj Gubernur yang dipilih bisa semakin meningkatkan kerja sama antara Pemprov DKI dengan presiden terpilih. 

Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur DKI bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat sehingga dapat dirasakan masyarakat Jakarta.

Selain itu, Pj Gubernur terpilih juga memiliki target untuk merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Baca juga: Oknum Polisi Tipu Pencari Kerja, Minta Rp 150 Juta untuk Jadi Masinis dan Rp 50 Juta untuk Teknisi

Bahkan pengesahan APBD 2025 diharapkan bisa dilakukan sebelum Pilkada serentak yang digelar 27 November 2024.