Wacana Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Beberkan Dampaknya untuk Transportasi Daerah 3T

"Dan pada saat itu kalau ditanyakan apakah mereka menerima seandainya subsidi-nya dikurangi. Para komuternya menerima saja, karena apa? Karena mereka bekerja di hari Sabtu, di hari Minggu itu memang ada anggaran transportasi tersendiri yang diberikan," jelas Djoko.

Sehingga ia memandang apabila subsidi KRL Jabodetabek dikurangi pada hari libur, hal itu dapat memangkas sepertiga anggaran PSO yang ada.

Kemudian, lanjut Djoko, hasil pemangkasan itu bisa dialihkan untuk PSO angkutan darat, terutama untuk yang melintas di daerah 3T.

"Karena selama ini angkutan darat tidak ada PSO. PSO yang ada itu PSO untuk kereta api dan laut," ungkap Djoko.

"Padahal banyak daerah di Indonesia yang angkutan umumnya sudah dalam kondisi tidak ada. Atau istilahnya sekarang darurat angkutan umum di Indonesia," imbuhnya.

Bahkan, Djoko melihat bahwa banyak kota-kota di Indonesia yang tidak lagi memiliki angkutan umum.

Oleh karena itu, Djoko meminta kepada pemerintah agar mengkaji ulang lagi kenaikan tarif KRL berbasis NIK itu.

Apalagi dalam kondisi saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang mulanya berstatus menengah, menjadi menengah ke bawah.

"Ini menjadi perhatian. Jadi pada dasarnya tetap mereka dapat subsidi, cuman nanti pada kelompok tertentu mungkin tidak naik. Tapi pada kelompok yang memang dia sanggup, bisa ada pengeluaran subsidi," kata dia.

Akan tetapi menurut Djoko, pemerintah juga harus memberikan layanan yang jelas kepada penumpang KRL.

Artinya, penerapan pengurangan subsidi itu harus menunggu sejumlah rangkaian kereta yang dipesan dari Tiongkok terlebih dahulu.

Sehingga nantinya, pengguna KRL tidak harus berdesakan dengan 8-10 rangkaian tiap keberangkatan. Mereka akan mendapatkan fasilitas memadai dan sepadan dengan tarif yang dikeluarkan.

"Yang jelas nanti masih ada tahapan-tahapan yang lebih detail lagi. Tentunya para komunitas harus diajak untuk rembuk oleh pemerintah, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Yang jelas subsidi tetap harus ada untuk angkutan umum," kata Djoko.

Pasalnya, pemerintah juga harus berterima kasih pada penumpang KRL sebab saat ini tren menggunakan transportasi umum semakin diminati.

Dia mengungap, pada awal peluncuran KRL 2013 lalu, penggunanya hanya mencapai 350.000 per-hari, namun kini sudah 1 juta orang per-hari. (m40)