Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana Depok, Study Tour Dilarang? Ini Kata Pengamat Pendidikan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Acara perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok membawa duka.

Bus pertama dengan nama Putera Fajar dengan nopol AD 7524 OG terguling di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024) malam.

Akibatnya 11 orang tewas. Di antaranya adalah seorang guru dan 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok dan seorang warga setempat.

Tak hanya itu, puluhan siswa juga mengalami luka berat dan luka ringan.

Baca juga: Bus Kecelakaan Maut di Subang Diduga dari PO Berbeda dari 2 Bus Lainnya, Ini Kata Pengurus YKS

Kecelakaan maut ini menjadi sorotan pengamat pendidikan.

Ada yang setuju study tour dihapus dan ada juga yang meminta agar kegiatan tersebut dievaluasi.

Larang Study Tour

Pengamat pendidikan Ubaid Matraji mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan study tour.

Dilansir dari Wartakotalive.com, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menuturkan bahwa temuan di lapangan menunjukan bahwa study tour atau agenda sekolah yang lakukan di luar sekolah termasuk wisuda yang sifatnya memungut dana dari orang tua tidak memiliki hubungannya dengan peningkatan pendidikan.

Dia menuding kegiatan tersebut merupakan akal-akalan sekolah dan komite sekolah, yang kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan sekolah.

"Kenapa harus keluar sekolah, harus keluarkan dana, orangtua sampai berutang. Jadi sebenarnya wisuda, study tour itu tidak ada hubungannya sama pendidikan, sama pembelajaran," katanya, Minggu (12/5/2024).

Menurut dia, kegiatan study tour banyak diprotes orangtua. Banyak orang tua mengaku keberatan dengan dana kegiatan di luar sekolah misalkan study tour atau wisuda.

Baca juga: Hari Ini Keluarga Korban Kecelakaan Bus Menerima Santunan dari Pemkot Depok dan PT Jasa Raharja

Perlu diketahui bahwa study atau wisuda bukan kegiatan wajib sekolah yang berhubungan dengan kurikulum sekolah.

"Ini hanya program foya-foya dan tidak ada manfaatnya. Harus ada edaran dari Kemendikbud Ristek ke kepala dinas lalu ke sekolah agar melarang kegiata wisuda study tour yang memaksa dan mewajibkan itu," jelas Ubaid.

Setelah ada kebijakan tersebut diharapkan ada pengawasan ketat itu ke sekolah-sekolah.

Ubaid Matraji menuturkan, daripada menggelar kegiatan study tour atau wisuda dimana sering dikeluhkan memberatkan orang tua karena memungut biaya yang tidak sedikit, sekolah harusnya fokus untuk membina minat dan bakat anak semaksimal mungkin.

Baca juga: Pemkot Depok Akan Evaluasi Besar-besaran Kegiatan di Luar Sekolah

Mengembangkan karakter siswa dengan baik dan mempersiapkan para siswa agar jadi pribadi tangguh di tengah masyarakat.

"Jangan gelar acara foya-foya, tidak semua orang tua murid memiliki ekonomi yang bagus untuk membayar kegiatan itu. Apalagi saat siswa tidak ikut kegiatan ada diskriminasi yang dilakukan misalkan mengancam surat kelulusan tidak dikeluarkan atau bahkan menahan ijazah," terang Ubaid.

Study Tour Dievaluasi

Executive Director Center for Education Regulations & Developent Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji menilai bahwa kegiatan study tour tak dapat dilihat secara hitam-putih, alias sebatas benar dan salah.

"Kita enggak bisa ngelihatnya hanya hitam dan putih gitu, artinya ini boleh itu gak boleh, ini baik atau buruk. Tergantung dari desain awalnya gimana, apa yang mau dibuat," kata Indra saat dihubungi, Minggu (12/5/2024).

Di satu sisi, kegiatan tersebut memang berpotensi dimanfaatkan untuk menggali keuntungan komersial bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Saimun Kenang Mendiang Desi Yulianty, Sudah Lulus SMK dan Kerja di Konter HP

Oknum-oknum tersebut biasanya mengambil keuntungan dengan membebankan biaya mahal dalam kegiatannya.

"Ada yang memang untuk kepentingan oknum-oknum pejabat sekolah, kepentingan komersial, nyari duit. Kalau itu saya tolak," ujarnya.

Selain keuntungan pribadi bagi oknum-oknum, tak jarang praktik kegiatan seperti study tour dilakukan untuk menutupi anggaran sekolah yang kurang.

Hal itu layaknya tambal sulam anggaran untuk operasional sekolah.

Padahal, orangtua atau wali murid kerap diberatkan dengan harga kegiatan yang harus dibayarkan.

"Banyak sekarang sekolah, termasuk sekolah negeri, itu mengadakan study tour tujuannya adalah dari sisi komersial, buat cari duit. Dan itu sering memberatkan orang tua. Entah untuk nutupi angaran-anggaran yang enggak ketutup, banyak kegiatan yang enggak bisa dibayarkan," ujar Indra.

Baca juga: SMK Lingga Kencana Depok Tak Tahu Bus yang Kecelakaan di Subang Sudah Tak Laik Jalan, Ini Kata IBH

Jika kegiatan study tour dibuat dengan tujuan komersil seperti itu, maka jelas tidak dibenarkan.

Sebab sudah pasti pihak sekolah akan mencari harga vendor termurah untuk menunjang kegiatan tersebut.

Pada akhirnya, harga murah itu beriringan dengan risiko keselamatan yang mesti ditanggung.

"Bisa jadi kalau hubungannya dengan SMK ini (Lingga Kencana Depok) ya nyari kendaraan yang paling murah, yang kualitasnya dipertanyakan. Akhirnya kan dapat yang paling murah, tapi remnya blong, akhirnya nyawa hilang. Saya bukan menuduh, tapi itu kan salah satu hal yang mungkin terjadi," katanya.

Meski demikian, hal itu tak lantas membuat study tour harus sepenuhnya ditiadakan.

Menurut Indra, tetap ada sisi positif yang dapat diambil dari kegiatan study tour.

Baca juga: Pihak SMK Lingga Kencana Depok Sebut Perpisahan Siswa Sudah Direncanakan, Bukan Sekonyong-Konyong

Satu di antaranya, dapat membuka wawasan siswa/ siswi lebih baik.

"Misalnya selama ini mereka hanya tinggal di lingkungan kumuh di Jakarta atau di Jabodetabek. Terus akan ada sebuah kenangan yang indah kalau dia bisa lihat tempat tempat wisata dan lain sebagainya. Itu cara pandang yang positif," katanya.

Namun untuk mencapai tujuan positif itu, tentu perencanaan hingga eksekusinya mesti dilakukan dengan baik.

Indra pun mengambil contoh dari pelaksanaan study tour rutin yang diselenggaran sekolah-sekolah di negara selain Indonesia.

Katanya, kegiatan study tour atau sejenisnya, memiliki anggaran tersendiri dari pemerintah mereka.

Dengan demikian, orang tua/ wali murid tak terbebani dan pihak sekolah tidak mengambil keuntungan dari kegiatan study tour.

"Bahkan sekolah sekolah di amerika juga memiliki program inti, program yang rutin karena untuk membuka wawasan anak-anak ya. Tapi ya anggarannya juga makanya jelas. Termasuk kalau itu sekolah negeri, disediakan oleh pemerintah anggarannya. Jadi bukan terus rakyat suruh bayar, apalagi ngambil keuntungan dari situ," ujar Indra.

Baca juga: Hasil Sementara Olah TKP Bus SMK Lingga Kencana Depok, Tidak Ditemukan Jejak Rem

Untuk itulah, ke depannya kegiatan study tour oleh sekolah-sekolah di Indonesia mesti dievaluasi, mulai dari desain atau perencanaan hingga pelaksanannya.

Evaluasi itu dimaksudkan untuk meminimalisir resiko dan beban orang tua, serta agar tujuan positif dari study tour sendiri tercapai

Pemerintah pun yang dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan didorong untuk berbenah dari sisi regulasi.

"Kita kan juga harus meningkatkan pelayanan bagaimana nyawa manusia itu juga dihargai. Itu kan salah satu bagaimana regulasi juga mendorong keselamatan rakyat, di mana pemerintah berperan," kata Indra.