Bogor Dapat Penghargaan Kabupaten Terbaik Versi SPM Awards 2024 yang Digelar Kemendagri

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2024 dari  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda).

SPM Awards 2024 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda yang berkinerja terbaik dalam menerapkan SPM. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Kabupaten Bogor menjadi yang terbaik bersama Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Bangka Barat untuk kategori Kabupaten.

Sementara untuk kategori Kota terbaik yang mendapatkan penghargaan adalah Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pengelolaan Urbanisasi

Kemudian untuk kategori Provinsi yang menjadi Provinsi terbaik adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo yang juga membuka acara tersebut dalam sambutannya menjelaskan SPM Awards 2024 digelar untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.

Karena itu, dirinya mendorong penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal.

"SPM diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat, serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Baca juga: Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli Dilantik Jadi Pj Bupati Sumedang, Lanjutkan Program Prioritas

Wempi menambahkan, tahun 2023 merupakan tahun kelima penerapan SPM. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan penerapan SPM di daerah, secara umum terjadi tren peningkatan nilai indeks rata-rata capaian SPM.

Angka tersebut yakni pada tahun 2019 sebesar 52,53 persen, tahun 2020 sebesar 62,45 persen, tahun 2021 sebesar 69,71 persen, tahun 2022 sebesar 76,94 persen, dan tahun 2023 sebesar 83,29 persen.

"Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mencapai tuntas paripurna yaitu 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RPJMN tahun 2019-2024," ujarnya dalam rilis Pers Puspen Kemendagri.

Untuk mendukung target pencapaian SPM sebesar 100 persen, lanjut Wempi, Pemda dapat memanfaatkan aplikasi pelaporan e-SPM.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Sampaikan 6 Arahan Penting Mendagri di Rakortekrenbang 2024

Melalui aplikasi ini, Pemda diberikan kemudahan untuk menyampaikan pelaporan penerapan SPM.

Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi secara berjenjang, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ini terutama dalam memantau progres kinerja dan anggaran penerapan SPM di daerah, serta mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan analisis kebijakan penerapan SPM.

"Khusus untuk tahun 2023, pelaporan SPM tidak hanya dalam bentuk buku laporan, melainkan juga melalui aplikasi pelaporan e-SPM," tegasnya.