Pemilu 2024 Dituding Curang, Dekan FISIP UI Dorong KPU dan Bawaslu Bekerja Transparan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menilai demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024 memerlukan revitalisasi dengan membangun kembali pengawasan dan keseimbangan yang kuat dalam pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Prof. Aji dalam diskusi publik berjudul 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).

“Pemilu 2024 menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang fundamental untuk perbaikan demokrasi kita yang dianggap mengalami kemerosotan dalam 10 tahun terakhir ini," kata Prof. Aji.

Menurutnya, kehadiran oposisi yang kuat, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan rakyat merupakan salah satu prasyarat revitalisasi demokrasi kita pasca Pemilu 2024.

"Kita butuh oposisi yang kuat untuk mengontrol kebijakan pemerintahan," ujarnya.

Prof. Aji menambahkan Pemilu 2024 memiliki posisi yang penting dan harapannya menjadi tonggak bagaimana demokrasi dijalankan.

Karena itu, terkait adanya isu dugaan kecurangan di berbagai wilayah dan kisruh aplikasi Sirekap, dia meminta KPU dan Bawaslu bekerja profesional dan transparan.

“KPU dan Bawaslu harus leboh transparan, dan akuntabel terutama dalam menyelesaikan rekapitulasi suara nasional yang akan diumumkan pada 20 Maret mendatang,” ucapnya.

Baca juga: Ini Daftar Caleg Peraih Kursi Dapil 5 DPR RI Periode 2024-2029, Ada Fadli Zon dan Adian Napitupulu

Diskusi ini menghadirkan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 Jusuf Kalla sebagai pembicara kunci.

Para pembicara lainnya terdiri dari Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDI Perjuangan), Irma Chaniago (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem), Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara), Irwansyah (Dosen Ilmu Politik FISIP UI) serta Emir Chairullah (Wartawan, Dosen Hubungan Internasional FISIP UI).

Jusuf Kalla mengatakan idak ada partai politik didirikan untuk menjadi oposisi pemerintahan. Partai politik ingin memiliki kekuasaan untuk menjalankan wewenang.

Baca juga: Kukuhkan Pengurus Forum Genre, Wali Kota Depok Dorong Pusat Informasi dan Konseling Remaja Ditambah

"Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi, karena itu banyak yang pragmatis," ungkapnya.

Jika pemerintahan bisa berjalan dengan baik, lanjut Jusuf Kalla, maka mayoritas di parlemen harus mendukung.

"Oleh sebab itu, tidak ada yang salah apabila pemenang pemilu mengajak partai politik bergabung ke pemerintahan," imbuhnya.

Terkait isu Pemilu 2024 ini dianggap tidak transparan oleh banyak pihak, Kalla mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini memang perlu dikoreksi dan dievaluasi karena diatur oleh orang-orang pemerintahan atau yang memiliki uang.

Baca juga: Istri Jadi Anggota Dewan, Wali Kota Depok Mohammad Idris Siap Jadi Sopir Pribadi

"Jika sistem pemilu yang sekarang ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke jaman otoriter. Karenanya, perlunya evaluasi ke depan," tandasnya.