Bukti Artificial Intelligence Tak Terbantahkan, Mahasiswa Fasilkom UI Rajai Kompetisi Satria Data

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Tim mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI), Three Neuron V2 menorehkan prestasi.

Mereka menciptakan inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat secara otomatis menguji keselarasan antar peraturan perundang-undangan.

Hasil ciptaan mereka mampu merajai kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2023.

Three Neuron V2 menjadi juara satu di kompetisi yang diadakan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) di Malang pada 20-24 Agustus 2023.

Baca juga: Empat Mahasiswa UI Ungkap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Mencengangkan

Kompetisi itu diikuti oleh 600 mahasiswa yang terdiri atas 209 tim yang berasal dari 50 universitas di Indonesia.

Di antaranya adalah IPB University, Institut Teknologi Sepuluh November, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, dan lainnya.

Terdapat empat kategori yang dikompetisikan, yaitu National Statistics Competition (NSC), Statistics Essay Competition (SEC), Statistics Infographic Competition (SIC), dan Big Data Challenge (BDC).

Baca juga: Sambut Pemilu 2024, BEM FISIP UI Undang Tiga Capres Adu Gagasan pada Acara Kuliah Kebangsaan

Siapa saja Tim Three Neuron V2?

Mereka ada  Bryan Tjandra, Nyoo Steven Christopher Handoko, dan Oey Joshua Jodrian.

Kesuksesan tim ini juga tidak lepas dari dukungan dosen pembimbing Dr. Panca Hadi Putra, B.Sc., S.H., M.Bus., yang merupakan pakar teknologi hukum Fasilkom UI.

Kategori Big Data Challenge

Tim Three Neuron V2 mengikuti kompetisi tersebut dalam kategori Big Data Challenge.

Mereka menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tersebut lantaran terdapat keraguan di masyarakat tentang ketidak harmonisan antarperaturan peundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sentral dalam mengatur hak dan kewajiban
setiap warga negara.

Namun, terkadang terjadi ketidakharmonisan antar peraturan perundangundangan, seperti pertentangan isi peraturan yang dapat mengancam kepastian hukum bagi
masyarakat.