Depok Hari Ini

Kota Depok Dicap Sebagai Kota Paling Intoleran di Indonesia, Begini Kata Wali Kota Mohammad Idris

Pemerintah Kota Depok, lanjut dia, berupaya untuk terus menjaga kerukunan antaretnis dan antar umat beragama di Kota Depok.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Umar Widodo
TribunnewsDepok/Hironimus Rama
Wali Kota Depok, Mohammad Idris membantah hasil survey dari Setara Institute yang menyatakan kotanya sebagai kota paling intoleran di Indonesia 

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Kota Depok dicap sebagai kota intoleran oleh sejumlah kalangan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini berdasarkan hasil survei Setara Institute pada 2022 lalu dimana Kota Depok menempati urutan terbawah Indeks Kota Toleransi.

Kota Depok berada di urutan 93 dengan skor 3,610 dari 94 kota yang disurvei di seluruh Indonesia.

Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah stigma ini. Dia menilai toleransi beragama di Kota Depok cukup bagus.

"Berdasarkan hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan lembaga penelitian di Universitas Indonesia (UI), toleransi beragama di Kota Depok cukup bagus. Jadi tidak bisa dibilang intoleran," kata Idris, Rabu (3/5/2023).

Dia menjelaskan tidak ada konflik antar umat beragama di Kota Depok.

"Konflik antar umat beragama tidak ada. Justru yang unik, ada potensi kerentanan dalam suatu agama tertentu terkait ideologi dan kepercayaan sehingga memicu konflik," ucapnya.

Pemerintah Kota Depok, lanjut dia, berupaya untuk terus menjaga kerukunan antaretnis dan antar umat beragama di Kota Depok.

"Inilah yang harus kita jaga, toleransi beragama serta toleransi antar suku bangsa dan etnis di Kota Depok agar tetap rukun," imbuhnya.

Untuk menjaga keberagaman ini, Pemkot Depok memberi tugas kepada Bakesbangpol sebagai wasit yang menyelesaikan persoalan antaragama dan etnis.

"Kesbangpol akan berkolaborasi dengan Forkopimda, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya," tuturnya.

Untuk kerukunan aliran beragama, kata Idris, koordinasi berada di Kepala Kejaksaan Negeri.

"Kejari akan berkolaborasi dengan MUI, ormas keagamaan lain dan pihak terkait," jelasnya.

Sementara untuk urusan komunitas, ada FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) yang bertugas menjaga pelestarian budaya dan etnis di Kota Depok.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved