DPRD Kabupaten Bogor

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Desak Pemkab Bogor Segera Cairkan TPP ASN

Rudy mengatakan APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Vini Rizki Amelia
TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor kecewa karena belum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor segera mencairkan TPP ASN itu.
"Sampai Maret 2023, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) belum dicairkan. Kami minta Pemkab Bogor segera cairkan karena itu hak yang harus diterima oleh para ASN," kata Rudy, Rabu (15/3/2023).
Menurut dia, pencairan TPP itu penting untuk mendongkrak kinerja para pegawai.
"Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," ujar Rudy.
Wasekjen Partai Gerindra ini pun menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan dalam APBD 2023.
"Lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai ini bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan," papar Rudy.
Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal lambannya pencairan TPP ini.
"Banyak ASN meminta kami mendorong pihak berwenang di Pemkab Bogor untuk segera mencairkan TPP yang sudah menjadi hak pegawai," tuturnya.
Tak hanya TPP, Rudy juga meminta anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan.
"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan agar saat memasuki hari raya Idul Fitri masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang baik," ungkapnya.
Dia menjelaskan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat.
"Urusan belanja wajib ini mestinya sudah terjadwal setiap bulan. Sejak awal Kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan adminitrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," tandas Rudy
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved