Bambang Setiyono Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan Ungkit Rencana Buffer Zone Depo Pertamina Plumpang

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Peristiwa meledaknya dan terjadinya kebakaran besar Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan belasan orang meregang nyawa dan puluhan lainnya luka-luka, Jumat (3/3/2023) lalu, rupanya bukan kali pertama terjadi. 

Pada 2009 lalu, sebuah ledakan besar dari Depo Pertamina Plumpang juga terjadi. Namun, ledakan itu tak menimbulkan korban jiwa lantaran asapnya hanya bergulung di udara.

Hal tersebut disampaikan Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan, Bambang Setiyono saat ditemui di Pos RW Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

"Dua kali terjadi kebakaran, 2009 dan 2023. Kalau sekarang banyak korban, kalau 2009 memang kebakaran rumah banyak tapi tidak banyak korban karena apinya tidak banyak menyebar, kemudian kena angin ya sudah di situ-situ saja," jelas Bambang saat ditemui.

"Kalau sekarang enggak begitu. Ada ledakan langsung menyambar. Jadi namanya kebakaran itu kaya kembang api, kalau jatuh, di sini pasti kebakar," imbuhnya.

Akibat kebakaran tersebut, masalah kepemilikan lahan antara warga dan Pertamina pun kembali disinggung publik. 

Pertamina dituding tak memikirkan nasib masyarakat yang berada di sekitar area riskan terjadi ledakan.

Sementara para warga, juga dituding tak memiliki Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di kawasan berbahaya itu. 

Menanggapi hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa para warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang itu sudah memiliki sertifikat hak milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Sehingga menurutnya, mereka berstatus legal dan memiliki kepemilikan atas tanah tersebut.

"Di situ bermacam-macam, kalau bicara RW 01, dari jalan Koramil ke sini kalau bicara legal kami sudah bersertifikat. Artinya masing-masing kepemilikan sudah punya sertifikat hak milik ataupun HGB yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," jelas Bambang.

Pria yang sudah tinggal selama 50 tahun di Rawa Badak Selatan itu berujar, kisruh antara lahan Pertamina dan warga yang berdampingan itu sebenarnya sudah dibahas sejak 2009 lalu saat ledakan pertama terjadi.

Saat itu, menurut dia, ada rencana bahwa Pertamina akan membuat Buffer Zone atau jatak aman dari depo ke rumah-rumah warga. 

Namun, rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini. 

"Waktu itu masih Pak JK (Jusuf Kala), kemudian ada rencana agar dibuatkan buffer zone, itu jarak aman dari depo ke rumah warga kurang lebih 50 meter. Itu kami harap bisa terlealisasi, tapi sampai hari ini enggak kerasa," ujar Bambang.

Sehingga, ia meminta agar ada jalan tengah yang tidak memberatkan warga maupun pihak Pertamina.

Baca juga: Anies Baswedan Dinilai Salah Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Lantaran Menerbitkan IMB

Baca juga: Sutiyah Mengais Puing cari Emas Milik Cucunya yang Hilang pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

"Jadi pas diminta pendapat atas nama wilayah Depo Pertamina yang dipindahkan atau warga yang dipindahkan, saya jawab kalau kami maunya Depo Pertamina dengan warga disesuaikan standar depo itu radisnya berapa meter dengan masyarakat," kata Bambang.

Pasalnya, dulu Depo Pertamina berdiri di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman masyarakat yang masih dikelilingi rawa-rawa.

Sementara kini, posisi depo tersebut sudah berada di tengah-tengah kota, sehingga sangat riskan terjadi ledakan.

"Akhirnya Menteri BUMN kemarin memutuskan akan memindahkan Pertamina ke Pelindo," ujar Bambang.

Bambang bercerita, para warga terdampak tersebut telah menghuni wilayah itu sejak tahun 90-an, sedangkan Depo Pertamina Plumpang sudah ada duluan dan dibangun pada tahun 1972. (m40)