Depok Hari Ini

Yeti Wulandari Wakil Ketua DPRD Kota Depok Sidak Tower BTS di Beji, Minta Pembangunan Dihentikan

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) pada Kamis (19/1)

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Umar Widodo
TribunnewsDepok/Hironimus Rama
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari (berkeruding) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sempu Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, pada Kamis (19/1/2023) 

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station (BTS) milik PT Gihon Telekomunikasi Indonesia di Jalan Sempu Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, mendapat penolakan dari warga.

Warga Perumahan Palm Village Beji menolak pembangunan BTS ini karena tidak memiliki izin dan menyalahi aturan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station (BTS) pada Kamis (19/1/2023).

"Dua minggu lalu, saya mendapat keluhan dari warga Perumahan Palm Village Beji mengenai pembangunan menara BTS ini melalui Instagram," kata Yeti di Beji, Kamis (19/1/2023).

Dia menambahkan keluhan warga tetkait pembangunan tower ini sudah diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

"Kepala Dinas mengatakan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia sudah diminta menghentikan pembangunan menara BTS karena belum berizin," kata Yeti di Beji, Kamis (19/1/2023).

Namun perintah dari DPMPTSP tidak diindahkan oleh PT Gihon Telekomunikasi Indonesia.

"Setiap hari saya mendapat informasi dari warga Palm Village Beji bahwa proses pembangunan menara terus berlanjut. Makanya hari ini saya terjun ke lokasi untuk melihat kebenaran informasi ini," ungkap Yeti.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan pihak perusahaan pemilik tower BTS dan pemilik lahan tidak kooperatif saat sidak dilakukan.

"Perusahaan tidak kooperatif saat ditelpon. Begitu juga pemilik lahan. Padahal ada dasar hukum Perda yang menyatakan bahwa pembangunan tower harus memiliki izin," imbuh Yeti.

Yeti akan melimpahkan persoalan ini ke Komisi A DPRD Kota Depok yang menangani masalah perizinan.

"Nanti teman-teman Komisi A yang akan tindaklanjuti agar PT Gihon ini segera dipanggil ke DPRD Kota Depok," ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kepala DPMPTSP, lanjut Yeti, perusahaan pemilik menara ini sudah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 karena belum memiliki izin.

"Kasus ini akan segera dilimpahkan ke Satpol PP agar dilakukan penyegelan di lokasi proyek. Saya menunggu dan tetap akan mengawal," paparnya.

Selain masalah perizinan, pembangunan tower ini juga tidak memenuhi syarat karena berdekatan dengan tower lainnya.

"Kita punya Perda Tower Bersama. Jika mengacu ke Perda, maka tower BTS ini tidak memungkinkan dibangun di sini karena jaraknya terlalu dekat dwngan tower lain. Nah, itulah gunanya tower bersama agar Kota Depok tidak penuh bangunan tower," tandas Yeti.

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved