Hadapi Ancaman Resesi 2023, Heru Budi Hartono Diminta Perhatikan Pelaku UMKM DKI Jakarta

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta memperhatikan eksistensi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Ibu Kota dari ancaman resesi ekonomi pada 2023.

Salah satu caranya memerintahkan para Wali Kota Administrasi, organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk ikut membantu, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang mengatakan, upaya itu perlu dilakukan untuk menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di tahun 2023 ini.

Kata dia, kehadiran Presiden RI Joko Widodo ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1/2023) lalu, dapat dimaknai mendorong rasa optimisme para pelaku UMKM terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang.

“Tetapi ada yang tersembunyi, para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus direspon Pj Gubernur, Wali Kota, OPD dan BUMD,” kata Victor pada Selasa (3/1/2023).

“Jadi harus ada kebijakan yang mendukung eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di OPD dan BUMD,” lanjutnya.

Dia mencontohkan, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog di pemerintahan daerah.

Victor memandang, selama ini pihak pemerintah daerah hanya terkesan basa-basi atau lip service saja untuk membantu pelaku UMKM.

Baca juga: Kapolda Jabar Resmikan Rumah Susun Polri di Kota Bogor, Diberi Nama Jenderal Polisi Moch Sanoesi

Baca juga: Operasi Lilin 2022 Berakhir, Polri Kini Fokus Operasi Aman Nusa II-Tanggap Darurat Bencana Alam

“Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun diimplementasikan belum ada. Buktinya ada di OPD yang hanya memberi kesempatan kepada ‘Kelompok Tiga Besar’ (pengusaha yang itu-itu saja),” katanya.

Menurut dia, BUMD seperti Jakpro, Bank DKI, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lainnya justru membentuk anak perusahaan baru untuk mengambil proyek-proyek kecil.

Seharusnya, ujar dia, kesempatan itu diberikan kepada pelaku UMKM di Jakarta saja.

Guna menghadapi pelambatan ekonomi global di tahun ini, Kadin Jakarta Pusat mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan ruang-ruang strategis.

Misalnya di Balai Kota, halaman kantor Wali Kota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM pada Rabu, Kamis dan Jumat.

“Mengapa harus di sana, karena sasarannya pada ASN. Mereka stabil gajian, menerima TKD (tunjangan kerja daerah) setiap bulan, sehingga memiliki daya beli produk-produk UMKM,” ungkapnya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Jokowi meninjau Blok A Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat.

Tinjauan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo membuka kegiatan perekonomian di Bursa Efek Jakarta.

Heru mengatakan Pemprov DKI akan memastikan segala kegiatan perekonomian di Jakarta berjalan dengan baik, terutama saat mengawali Tahun 2023.

Kepala Sekretariat Presiden RI ini optimis kegiatan ekonomi di berbagai pasar bisa tumbuh dan taraf kehidupan warga Jakarta lebih sejahtera.

“Dalam mengawali 2023, kita ingin segala kegiatan masyarakat berjalan dengan semestinya, terutama di bidang perekonomian. Kami tadi bersama Presiden melihat berbagai kegiatan perekonomian dan memastikan semuanya berjalan lancar, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” ujar Heru berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta pada Senin (2/1/2023).

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News