Puluhan Bus Transjakarta Mangkrak, Pj Gubernur DKI Jakarta Diminta Evaluasi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta melakukan investigasi mendalam terhadap PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hal ini buntut maraknya bus Transjakarta berjenis low entry yang tidak dioperasikan di Pool Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan investigasi terhadap manajemen Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI.

Investigasi dilakukan untuk mengetahui alasan mangkraknya bus tersebut.

“Dari informasi yang beredar bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018, jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Rabu (14/12/2022). 

Eneng mengatakan jika dibiarkan menganggur, dikhawatirkan bus tersebut bisa rusak.

Buntutnya bisa menimbulkan kerugian negara.

Kta dia, situasi tersebut juga bisa menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu.

Apalagi saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi.

Baca juga: Polemik SDN 1 Pondok Cina, Arist Tegaskan Pentingnya Hak Dasar Anak Dibandingkan Pembangunan Masjid

Baca juga: Genap Berusia 56 Tahun, Ruth Sahanaya Ngaku Ingin Sekali Gendong Cucu

“Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus masih kurang. Transjakarta dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik,” ujar Eneng yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, kejadian Kejadian ini seharusnya menjadi indikator penting bagi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi publik di Jakarta.

Meski dipilih Presiden RI Jokowi, Heru harus tetap memaksimalkan pelayanan untuk warganya.

“Pak Pj Gubernur dapat menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kerugian negara atau tidak,” jelasnya.

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News