Pemprov DKI Dapat Hibah Jalan Nasional, Pakar Transportasi : Beban Pemerintah Pusat Berkurang

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghibahkan aset jalan senilai Rp 217 triliun kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Langkah itu dianggap untuk mengurangi beban pemerintah pusat terhadap penanganan dan perbaikan jalan rusak di Ibu Kota.

“Sebenarnya pengalihan jalan-jalan nasional yang ada di DKI agar dikelola Pemerintah DKI itu, untuk mengurangi beban pemerintah pusat, sehingga keuangan pusat yang semula untuk jalan-jalan nasional bisa lebih dialokasikan ke hal yang lain,” kata pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo pada Sabtu (10/12/2022).

Sony mengatakan, Pemerintah DKI harus menyesuaikan kualitas dan biaya perawatan yang selama ini dikeluarkan pemerintah pusat di Jakarta.

Misalnya pemerintah pusat biasa menganggarkan duit Rp 200 miliar untuk perawatan jalan nasional di Jakarta maka Pemprov DKI Jakarta minimal harus sama.

“Kalau kita lihat APBD DKI itu sebetulnya nggak masalah, karena nilainya kan sekitar Rp 80 triliun dan itu nilai yang signifikan,” ujar Sony.

Karena itu, Sony berkeyakinan keuangan Pemerintah DKI tidak akan goyah meski mendapat amanah baru dengan merawat dan memelihara jalan nasional di Jakarta.

Selain itu, DKI Jakarta juga bisa merubah kebijakan pembangunan jalan yang semula lebarnya untuk empat lajur dan satu arah, kemudian diubah menjadi dua lajur.

“Sisanya misal diubah jadi fasilitas umum atau angkutan umum massal, itu hal yang baik. Jadi misalnya Pemerintah DKI melihat bahwa Jakarta itu terlalu sesak dengan jalan yah sudah maka jalan-jalan yang ada di Jakarta dikonteskan jadi jalan terapi atau jalan untuk angkutan massal,” jelasnya.

Baca juga: Ramai Bus Pariwisata Lewat Jalan Raya Muchtar, Bocah Sawangan Depok Berburu Klakson Telolet

Baca juga: Ini Profil Sangga Munggaran Putra Mahasiswa Vokasi UI yang Meraih Medali Emas Hoki Es di Thailand

“Itu sebenarnya kalau saya lihat itu lebih memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola jalan-jalan yang ada di wilayahnya,” sambung dia.