Pimpinan DPRD DKI Optimistis Program Prioritas Pemprov DKI Dalam RAPBD Tahun 2023 Sukses Terealisasi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta optimistis terhadap program prioritas kegiatan pemerintah daerah dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

Pemerintah DKI telah menetapkan program prioritas pada 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku optimis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal.

Hal ini mengingat adanya bentuk dukungan dari pemerintah pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

“Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung,” kata Khoirudin.

“Jadi saya yakin program berjalan optimal,” sambung pria yang juga menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, APBD sebesar Rp 83,7 triliun berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 74,3 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,4 triliun.

Adapun pndapatan daerah Rp 74,3 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 52,77 triliun, pendapatan transfer Rp 18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,14 triliun.

Baca juga: Kisah Inspiratif-Pandemi Covid-19 Jadi Momen Kebangkitan Endang Koswara Bangun Bisnis Roti

Baca juga: Polisi Temukan Mantra dan Kemenyan di TKP Tewasnya Satu Keluarga di Kalideres

Sedangkan penerimaan pembiayaan Rp 9,4 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 7,97 triliun, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta Rp 1,42 triliun. Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 74,6 triliun yang berasal dari belanja operasi Rp 60,18 triliun, belanja modal Rp 10,94 triliun, belanja tak terduga (BTT) Rp 2,85 triliun, dan belanja transfer Rp 356 miliar.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,1 triliun yang dialokasikan untuk delapan BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 7,2 triliun.