Dikritik Keras Anggota Dewan, Dishub DKI Hapus Anggaran 1,9 miliar Jalur Sepeda Warisan Anies

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akhirnya menghapus anggaran evaluasi jalur sepeda tahun 2023 senilai Rp 1,9 miliar.

Anggaran itu dihapuskan setelah usulan Dishub dikritisi oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat rapat Rancangan APBD 2023 di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat (11/11/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pembangunan jalur sepeda warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak berubah fungsi.

Jalur sepeda yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti marka jalan hingga stik pembatas justru menjadi lokasi parkir kendaraan bermotor.

“Secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian. Jelas dari 2019 kita sudah tidak menganggarkan, tapi kemudian masih diteruskan,” kata Gilbert.

Selain itu, kata Gilbert, keberadaan jalur sepeda juga sering digunakan sebagai pangkalan Starbuck Keliling atau starling. Padahal Dishub menargetkan pembuatan jalur sepeda bisa mencapai 196,45 kilometer.

Baca juga: Covid-19 Melandai, Dinkes Kota Depok Tetap Meminta Masyarakat Jaga Prokes dan Biasakan Hidup Bersih

• Rendi Jhon Terlihat Tegar Lepas Kepergian Ibunda : Doakan Ibu Saya

“Saya kira untuk hal mendatang saya senang untuk dimasukan kemudian pengecatan lagi, pembuatan lagi kemudian targetnya berapa ratus kilometer tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda dan starling,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, awalnya pemerintah ingin membangun jalur sepeda lagi senilai Rp 38 miliar. Namun anggaran tersebut batal dimasukan ke dalam RAPDB, dan Dishub mengajukan anggaran evaluasi jalur sepeda sekitar Rp 1,9 miliar.

“Untuk jalur sepeda semula dianggarkan Rp 38 miliar, kemudian kami usulkan untuk dinolkan. Kemudian masuk tahun 2023, kami melakukan evaluasi jalur sepeda secara komprehensif,” kata Syafrin.

Meski anggaran evaluasi dinolkan, Syafrin berencana melibatkan lembaga Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda. Harapannya, kajian yang dilakukan pemerintah tidak membebani APBD 2023.