Korupsi

Masyarakat Papua Kembali Geruduk Kejagung, Tuntut Proses Dugaan Korupsi Pesawat-Heli di Mimika

Masyarakat Papua Kembali Geruduk Kejagung, Tuntut Proses Dugaan Korupsi Pesawat-Heli di Mimika

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ratusan masyarakat Papua dari berbagai elemen kembali menggeruduk kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (2/11/2022).  

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Ratusan masyarakat Papua dari berbagai elemen kembali menggeruduk kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (2/11/2022). 

 

Mereka menuntut Kejagung memproses hukum kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015. 

 

"Kami punya alat bukti yang jelas dan valid. Tapi sejauh ini baik Kejari (Kejaksaan Negeri) maupun Kejati (Kejaksaan Tinggi) Papua belum memberikan tanggapan," ujar Benny, Perwakilan Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek di lokasi pada Rabu (2/11/2022).

Perwakilan Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek dan Kabid Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejagung RI, Stanley Bukara di Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (2/11/2022)
Perwakilan Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek dan Kabid Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejagung RI, Stanley Bukara di Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (2/11/2022) (Istimewa)

Mereka merasa janggal dengan penanganan kasus yang diperkirakan merugikan negara puluhan miliar tersebut. 

 

Sebab dalam kasus lain yang melibatkan orang asli Papua (OAP), proses penegakan hukum begitu cepat. 

 

Mereka menilai kondisi ini tak adil, dan berpotensi menimbulkan konflik di tanah Papua. 

 

"Di kasus ini dari 2015 sampai 2022 belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kami orang asli Papua sangat marah dengan adanya tebang pilih penyelesaian perkara di Kejagung," kata Michael Himan, kuasa hukum Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek. 

 

"Kami melihat kasus hukum lain di Papua seperti Lukas Enembe itu cepat ditindaklanjuti. Jadi kalau hukum dipermainkan seperti ini lebih baik orang Papua merdeka saja," imbuhnya. 

Baca juga: Ayah Bunuh Anak di Depok Akui Pakai Sabu Sebelum Membabi Buta Bacok Buah Hati dan Istri

Baca juga: Genjot Industri Film, Sandiaga Uno Gelar Festival Film Bulanan untuk Wilayah Indonesia Timur 

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved