Metropolitan

PDIP DKI Minta Hanya Wilayah yang Tersedia Jaringan Air Bersih Bisa Bangun Hunian 4 Lantai

PDIP DKI Minta Hanya Wilayah yang Tersedia Jaringan Air Bersih Bisa Bangun Hunian 4 Lantai

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta, hanya wilayah yang tersedia jaringan air bersih saja yang bisa membangun hunian empat lantai.

Hal itu untuk menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan warganya membangun hunian empat lantai, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, izin bangunan empat lantai bakal menimbulkan konsekuensi baru, yaitu penggunaan air bersih yang lebih banyak.

Idealnya masyarakat setempat sudah menggunakan air bersih perpipaan dari Perumda PAM Jaya, sehingga mereka tidak lagi memakai air tanah.

“Salah satu prioritas yang harus dikerjakan Pemprov adalah soal jaringan air bersih, sehingga memperkecil penggunaan air tanah bagi warga DKI Jakarta,” kata Gembong pada Sabtu (24/9/2022).

 

Berdasarkan para ahli di bidang lingkungan, kata Gembong, penggunaan air tanah secara masif bisa berdampak pada penurunan muka tanah.

Apalagi DKI Jakarta terus mengalami penurunan muka tanah, bahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyinggung Jakarta terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang akibat perubahan iklim yang melanda dunia.

 

“Pemprov menyediakan air bersihnya, supaya masyarakat beralih menggunakan ari tanah menjadi saluran PAM Jaya,” ujarnya.

 

Selain itu, kata dia, pemerintah harus melarang pembangunan hunian empat lantai di wilayah cagar budaya. Upaya ini dilakukan demi menjaga nilai sejarah dari benda peninggalan masa lampau tersebut.

Baca juga: Jadi Sosok Antagonis, Eva Anindita Akui Kesulitan Jaga Emosi Bermain Dalam Sinetron Cinta 2 Pilihan

Baca juga: DPRD Kota Bogor Masukkan Anggaran Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Perubahaan RABPD 2022

“Daerah cagar budaya kan nggak boleh, jadi harus ada ketentuan lain,” ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved