Metropolitan

Gerindra Bela Anies, Sebut Pulau G yang Diarahkan sebagai Permukiman Karena Ikuti Perpres

Gerindra Bela Anies, Sebut Pulau G yang Diarahkan sebagai Permukiman Karena Ikuti Perpres

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerahkan 300 Satpol PP untuk segera menyegel bangunan tanpa izin di Pulau C dan D Reklamasi Jakarta Utara pada Kamis, (7/6/2018). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pulau G di Teluk Jakarta, yang diarahkan sebagai permukiman.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, yang diteken Anies pada 27 Juni 2022 lalu.

 

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan Anies sebetulnya mengacu pada aturan di atasnya.

Dalam hal ini, kata Syarif, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek dan Punjur).

“Pasal 81 menyebutkan, bahwa Pulau C, D, G dan N ditetapkan Presiden menjadi Zona B8. Arti zona B8 itu adalah zona budidaya,” kata Syarif pada Sabtu (24/9/2022).

 

Menurut dia, Pasal 81 ayat 2 menjelaskan, bahwa zona B8 bisa digunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitasnya, kawasan perdagangan dan jasa. Kemudian kawasan peruntukkan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik dan atau perintukkan kegiatan pariwisata.

 

“Jadi, Pergub RDTR ini bagian dari pelaksanaan dan penjabaran Pepres Nomor 60 tahun 2020,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Hadirkan Transportasi Ramah Lingkungan, Bima Arya Bakal Konversi Angkutan Umum di Kota Bogor

Baca juga: Tujuh Tahun Menjanda, Denada Ngaku Mulai Kesepian dan Butuh Pasangan Hidup

Selain itu, kata Syarif, Pergub ini diterbitkan sebagai implementasi UU Omnibuslaw yang ditetapkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

UU itu menyebutkan, bahwa dasar hukum pemanfaatan dan penataan ruang yang sudah terbentuk daratan bisa menggunakan Perkada, sehingga tidak perlu lagi memakai Perda yang merupakan produk eksekutif dan legislatif.

 

“Jadi kalau dikatakan Anies bermasalah, di mananya? Justru dia bertindak atas legalitas. Nah pengaturan dalam RDTR yang diteken Anies itu, kepada wilayah reklamasi yang sudah terlanjur berbentuk daratan,” jelas Syarif.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved