Korupsi

Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Suap

Ade Yasin terbukti bersalah melakukan suap terhadap auditor BPK perwakilan Jawa Barat untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penulis: Hironimus Rama | Editor: murtopo
tangkapan layar Ig@nadihasna
Bupati Bogor non aktif Ade Yasin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Ade Yasin terbukti bersalah melakukan suap terhadap auditor BPK perwakilan Jawa Barat untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor 2021.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ade Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak korupsi," kata kata Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jumat (23/9/2022).

Sidang yang disiarkan langsung ini dihadiri Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum, dan simpatisan Ade Yasin

Ade Yasin sendiri menyaksikan sidang dari Lapas Sukamiskin Bandung.

Selain kurungan penjara 4 tahun, Ade juga mendapat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Pidana tambahan hak politik dicabut," ujar Hera.

Tak hanya itu, Ade juga dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih berat dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu hukuman tiga tahun penjara. 

Majelis hakim menganggap Ade Yasin melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangan hakim, ada hal yang dinilai memberatkan putusan yaitu Ade Yasin dinilai tak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum dan dinilai bersikap sopan.

"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi," papar Hera.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved