PKS Dukung Langkah Pemprov DKI yang Ingin Boyong 100 Mobil Dinas Bertenaga Listrik

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah DKI yang ingin memboyong 100 mobil dinas bertenaga listrik.

Kehadiran mobil itu bisa mengurangi tingkat polusi udara, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih naik kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai, rencana Pemprov DKI Jakarta ini tidak terlambat, karena suatu kebijakan memerlukan proses yang cukup panjang.

Selain itu, pemerintah juga menunggu kesiapan dari industri otomotif dalam memproduksi kendaraan bertenaga listrik.

"Setidaknya sudah ada keinginan yang baik bagaimana mengurangi polusi di DKI Jakarta. Kami beri apresiasilah kalau itu bisa mengurangi polusi di Jakarta, karena sesuatu yang memang positif, bermanfaat bagi masyarakat, dan membuat sehat harus diapresiasi," kata Yani pada Rabu (21/9/2022).

Menurut dia, perbaikan kualitas udara merupakan keinginan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja. Apalagi Pemerintah DKI telah menggalakkan program Jakarta Langit Biru, sehingga udara di Ibu Kota lebih sehat untuk warganya

"Artinya bagaimana tidak terjadi polusi, mungkin salah satu upaya mengendalikan polusi itu bagaimana bisa tentang masalah transportasi itu bisa diubah menjadi kendaraan listrik," ucap Yani.

Baca juga: Pasang Target 90 Medali Emas, Pemkot Bogor Siapkan Bonus Bagi Atlet yang Raih Emas Porprov Jabar XIV

Baca juga: Pasang Target Tinggi, Bima Arya Minta Kontingen Kota Bogor Rebut 90 Medali Emas Porprov Jabar XIV

"Kalau memang itu salah satu hal yang mmbuat Jakarta berkurang polusi, ya saya kira mungkin nanti kami akan bahas apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah," lanjut Yani yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkomitmen untuk pengadaan mobil listrik.

Apalagi Presiden Joko Wifodo telah mengeluarkam Instruksi Presiden (Inpres) soal pembeliam kendaraan berbasis listrik.