Nur Azizah Anggota Komisi VIII DPR Sebut BLT Bukan Solusi, Dibutukan Pengendalian BBM Bersubsidi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEKASI - Nur Azizah Tamhid anggota Komisi VIII DPR sebut BLT bukan solusi, Dibutukan pengendalian BBM bersubsidi.

Harga BBM naik telah mencekik rakyat kecil. Meskipun pemerintah menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT(, hal tersebut hanyalah sementara.

BLT tersebut tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil.

Baca juga: Nur Azizah Tamhid Takziah ke Tetangganya Almarhumah Hj. Nacih Bersama Jubir Ahmad Syihan

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Nur Azizah Tamhid saat kunjungan ke Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Nur Azizah Tamhid menyatakan bahwa solusi yang saat ini sedang ditawarkan pemerintah berupa BLT BBM yang diambil dari Kas Negara senilai Rp 12,4 triliun, tidak dapat menjadi solusi.

“Besaran  BLT BBM senilai Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS ini di bagi dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, Itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul," Nur Azizah, Jumat (16/9/2022).

Nur Azizah menambahkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Pemerintah tidak pernah menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.

“Hal ini tentu mencekik masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menangantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi BBM. Dengan kenaikan ini mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Kenaikan harga BBM ini tidak membuat harga ikan juga naik," ujar Nur Azizah.

Baca juga: Nur Azizah Tamhid Ajak Orang Tua Peka Dalam Melihat Potensi Anak Agar Bisa Diarahkan Lebih Baik

Menurut Nur Azizah Tamhid, pemerintah harus memiliki pertimbangan yang matang akan dampak yang ditimbulkan dari harga BBM naik.

Terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran.

Saat ini pemerintah perlu melakukan koreksi agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum.

Baca juga: Jadi Satu-Satunya Partai Oposisi, Nur Azizah Sebut PKS Ingin Menjadikan Indonesia Negara Kuat

Tidak untuk orang mampu, Industri dan pelaku ekonomi besar. Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Sehingga volume BBM bersubsidi seharusnya tidak bertambah banyak.

“Dengan berkurangnya Volume BBM Bersubsidi dan tepat sasaran, maka BBM bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya. Hal ini penting, sehingga rakyat kecil dan pelaku usaha kecil tetap dapat membeli BBM dengan harga murah. Dengan demikian juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi mereka dapat bangkit lebih kuat," paparnya.