Metropolitan

Gelar Rembuk Perempuan, Pimpinan DPRD DKI Janji Serap Aspirasi Kaum Ibu Pra Sejahtera di Ibu Kota

Gelar Rembuk Perempuan, Pimpinan DPRD DKI Janji Serap Aspirasi Kaum Ibu Pra Sejahtera di Ibu Kota

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani saat kegiatan rembuk perempuan untuk suarakan kemiskinan dan perlindungan sosial di Kampung Guji Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (15/9/2022) petang. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menilai, aspirasi kaum ibu merupakan hal penting demi mendorong perubahan kebijakan, terutama tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Ibu Kota.

Pengawas pemerintah daerah itu menganggap kaum ibu memiliki peran penting dalam rumah tangga, bahkan ikut menjadi tulang punggung keluarga.

“Isu kemiskinan ini merupakan obrolan perempuan sehari-hari, saya akan menyerap aspirasi ibu-ibu semua untuk disuarakan di DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani.

Hal itu dikatakan Rani saat menghadiri kegiatan rembuk perempuan untuk suarakan kemiskinan dan perlindungan sosial di Kampung Guji Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (15/9/2022) petang.

Acara yang diikuti oleh ratusan ibu-ibu ini digelar oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).

Ratusan peserta yang hadir dari berbagai pelosok kampung Jakarta terlihat antusias untuk menyuarakan aspirasi keresahan hidup, di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kesempatan itu, Rani menilai kegiatan serupa harus terus dilakukan SPRI dalam menyuarakan isu-isu yang terjadi di masyarakat, terutama yang tidak terdengar di DPRD DKI Jakarta.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena SPRI bisa ‘memuntahkan’ aspirasi dengan cara cerdas,” ujar Rani yang juga menjadi Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Baca juga: Bintangi Film Gendut Siapa Takut!? Marshanda : Buka Mata Para Pembully Body Shaming

Baca juga: Keterlibatan DPRD DKI Dalam Pengajuan Kandidat Pj Gubernur Dipertanyakan

Sementara itu Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra berharap, kegiatan ini dapat memberi masukan atas perbaikan dan peta jalan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kebijakan, dan program yang berkaitan terhadap penanggulangan penduduk miskin.

Dengan begitu, derajat kesejahteraan warga DKI Jakarta bisa meningkat lebih baik.

Melalui berbagai informasi yang didapat SPRI, bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) kompensasi BBM sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Untuk DKI Jakarta sendiri, kata dia, pada tahun 2022 ini jumlahnya sekitar Rp 13 triliun untuk satu tahun anggaran. Sedangkan untuk tiga bulan terakhir, kurang lebih duit bersumber dari DBH yang tersedia di DKI Jakarta sebesar Rp 3,4 triliun per bulan. 

“Jika diambil dua persennya saja untuk bansos, kurang lebih berjumlah Rp 68 miliar. Jika boleh usul, sekiranya alokasi dana 2 persen tersebut dapat digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan bansos kepada keluarga miskin dan rentan yang tidak masuk ke dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),” kata Rio.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved