Harga BBM Naik

Gelar Audiensi dengan Anggota DPRD Kota Depok, Sembilan Federasi Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan

Gelar Audiensi dengan Anggota DPRD Kota Depok, Sembilan Federasi Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan. Berikut Selengkapnya

Penulis: Cahya Nugraha | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Massa Buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Buruh Kota Depok, Jawa Barat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Kamis (15/9/2022) mendapatkan respon positif dari para legislator. 

Para anggota dewan mengundang sebanyak 10 orang perwakilan dari sembilan federasi untuk melakukan audiensi di Gedung DPRD Kota Depok.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Serikat Pekerja Kota Depok, Wido Pratikno menyampaikan aspirasi mereka. 

Antara lain penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan Undang-undang Cipta kerja yang dinilai memberatkan kaum buruh.

"Naiknya harga bahan pokok dan komoditas lainnya, sementara upah pekerja nyaris tidak ada kenaikan dalam tiga tahun terakhir, bahkan UMK pada tahun 2022 hanya naik sebesar 1,09 persen berdasarkan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Wido Pratikno. 

Sementara itu Wido mengungkapkan kondisi lain, di mana perusahaan yang sedang melakukan pemulihan dari imbas Covid-19 makin terbebani dengan biaya imbas kenaikan BBM.

Hal tersebut katanya menjadi alasan bagi perusahaan menyatakan tidak mampu lagi menaikkan upah pekerja. 

 

"Penghasilan pekerja meski ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) itu belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi pekerja dan keluarganya, mengingat tingkat inflasi mendekati 5 persen sementara kenaikan upah berkisar 0,5 persen bahkan ada yang tidak naik," jelasnya. 

Baca juga: Tak Ada Korban Jiwa Dalam Kecelakaan Truk HINO di Depan Outlet MS Glow Jalan Djuanda Raya Depok

Baca juga: Truk Tabrak Sedan di Depan Outlet MS Glow Bikin Macet Jalan Djuanda Raya Depok

Maka dari itu massa aksi meminta DPRD Kota Depok untuk membuat Surat Penyampaian Aspirasi kepada DPR RI yang intinya menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnimbus UU Cipta Kerja dan menetapkan UMK/UMSK tahun 2023 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

 

Perlu diketahu bahwa aksi ini diwakili sembilan federasi buruh yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI).

 

Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes). Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) . 

 

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP SPSI), Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho).

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved