Berita Nasional

Sumber Energi Fosil Belum Dikelola dengan Baik, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Energi Baru Terbarukan

Sumber Energi Fosil Belum Dikelola dengan Baik, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Energi Baru dan Terbarukan

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
akademisi Prodi Geografi Universitas Islam’ 45 Bekasi Rasminto saat diskusi publik Yayasan WCDS bertajuk ‘Pengembangan Energi Terbarukan dalam Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan’ di Jakarta pada Rabu (14/9/2022). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia didesak untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Soalnya potensi sumber energi non fosil yang melimpah saat ini, dianggap belum dikelola dengan baik.

Hal itu diungkapkan akademisi Prodi Geografi Universitas Islam’ 45 Bekasi Rasminto saat diskusi publik Yayasan WCDS bertajuk ‘Pengembangan Energi Terbarukan dalam Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan’ di Jakarta pada Rabu (14/9/2022).

Rasminto menilai, ada dampak negatif dari penggunaan energi fosil yang selama ini diandalkan masyarakat.

“Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini jadi tantangan berat bagi Indonesia,” kata Rasminto pada Rabu (14/9/2022).

Menurut dia, energi menjadi komoditas utama sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Karena itu, harus menjadi perhatian pemerintah dalam perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Urgensi UU Energi Baru dan Terbarukan sangat mendesak bagi Indonesia, agar dapat jadi payung dalam perbaikan tata kelola dan komitmen pengembangan energi terbarukan semakin baik. Sebab sangat jelas energi fosil kita pasti akan habis, masak kita tinggal diam tidak mau mengembangkan EBT yang sangat potensial sekali potensinya,” jelas dia.

Baca juga: Dukung Pengembangan UMKM, DPMPTSP DKI Buka Gerai Perizinan Usaha di Kecamatan Kembangan

Baca juga: Persikabo Kontra PSS Sleman, Djajang Nurdjaman Janjikan Kemenangan di Stadion Pakansari Cibinong

Manajer Pembangkitan PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Yekti Kurniawan mengatakan, target terdekat yang hendak diraih PLN dalam rangka transisi menuju Net Zero Emissions adalah mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. 

“Dalam upaya untuk mencapai bauran energi tersebut, PLN mengambil strategi dengan mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan dan program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS,” jelas Yekti.

Yekti juga memaparkan strategi transisi energi secara lebih lanjut.

Kata dia, korporasi berencana membangun PLTS dan PLTB serta implementasi Program Co-firing bio massa.

“Kami juga merencanakan penggantian beberapa pembangkit baseload dari PLTU dengan pembangkit EBT; serta merencanakan retirement beberapa PLTU mulai tahun 2030,” kata Yekti.

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kisworo Dwi Cahyono berharap, pelayanan energi berazaskan keadilan dan berkelanjutan.

“Masyarakat sangat mengharapkan pelayanan energi dapat berasaskan berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga hak-hak rakyat tidak direnggut oleh kepentingan sesaat,” katanya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved