Metropolitan
Keuangan Formula E Tak Perlu Diungkap ke Publik, Taufik : Emang Sumbangan Masjid
Keuangan Formula E Tak Perlu Diungkap ke Publik, Taufik : Emang Sumbangan Masjid
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, laporan keuangan dari turnamen Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu tidak perlu diungkap ke publik.
Soalnya pengelolaan anggaran yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tersebut akan diaduit sendiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
“Sekarang ada nggak kewajiban ungkap kepada publik? Kan sudah ada lembaganya yang mengaudit, yaitu BPK,” ujar Taufik dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pada Kamis (8/9/2022).
Hal itu diungkapkan Taufik untuk menanggapi koleganya dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan turnamen Formula E.
Dia lalu membandingkan, pengelolaan keuangan Formula E bukan seperti yang ada di masjid karena kerap diumumkan sebelum pelaksanaan salat Jumat.
“Ukuran transparan apa sih? memang mesti diobrak-obrak ada aturannya membuka itu. Memang tromol (pengumuman sumbangan) masjid, pendapatannya sekian begitu? kan sudah ada lembaganya, BPK yang memiliki hak untuk melakukan penilaian atas keuangan pemerintahan,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan itu, Taufik mengapresiasi kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memenuhi panggilan KPK soal Formula E.
Hingga kini, Taufik masih beranggapan bahwa KPK akan bersikap objektif dalam menyelidiki dugaan korupsi terhadap laporan tersebut.
Baca juga: Karena Anak, Dhena Devanka Akui Sukses Move On dari Jonathan Frizzy dan Bahagia Berstatus Janda
Baca juga: Terus Berpolemik di Indonesia, Mantan Dubes Polandia Ungkap Singapura Bakal Ambil Alih Formula E
“Kan dalam rangka penjelasan, ya nggak apa-apa, bagus dong dipanggil. Kita sudah melihat semua secara kasat mata, bahwa penyelenggaraan itu sukses. Saya melihat bahwa KPK perlu memanggil Pak Anies dalam rangka penjelasan supaya lebih terang, KPK pasti objektif dan kita nggak boleh suuzon (berburuk sangka),” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menagih laporan pertanggungjawaban turnamen Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.
PDIP Perjuangkan Program Anies Baswedan: JakWiFi Jadi Kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
![]() |
---|
Meski Jokowi Cabut PPKM, Pemprov DKI Tetap Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Pakai Masker |
![]() |
---|
NasDem Minta Heru Tak Hapuskan Program Anies, Lanjutkan Kebijakan Soal Insentif Pajak Bagi Veteran |
![]() |
---|
PSI Usul Aset Terbengkalai Disewakan untuk Pendapatan: Pemprov Nggak Pernah Transparan Tentang Aset |
![]() |
---|
Soroti Proyek Showroom Tak Berizin, DPRD DKI Jakarta Minta Pemkot Jaksel Ambil Langkah Tegas |
![]() |
---|