Berita Nasional

Viral Food Estate Berupa Hutan Gundul, PKS Kritik Jokowi Soal Anggaran Ketahanan Pangan Rp95 Triliun

Viral Food Estate Berupa Hutan Gundul, PKS Kritisi Kebijakan Jokowi Soal Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp 95 Triliun

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh. Slamet 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Program ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah pusat dikritik legislator.

Pengawas pemerintah itu menyebut, pidato Presiden RI Joko Widodo soal ketahanan pangan hanya sekadar pemanis di tengah persoalan bangsa yang semakin kompleks.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI drh. Slamet.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, Jokowi beserta jajarannya tidak serius dalam visi ketahanan pangan.

Buktinya dalam nota keuangan tahun 2023 masih memasukkan food estate sebagai salah satu pilar ketahanan pangan, padahal fakta di lapangan kegiatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa hasil yang bisa diukur.

Baru-baru ini viral sebuah video dokumenter yang menunjukkan lokasi food estate di Kalimantan Tengah untuk menanam singkong, justru tidak terurus dan hanya menyisakan tanaman yang kerdil dan hutan yang sudah gundul.

Selain itu, Slamet juga mengkritisi anggaran ketahanan pangan yang jumlahnya fantastis hingga Rp 95 triliun.

Setelah dihitung terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, justru lembaga yang diamanahi untuk mengurus ketahanan pangan tersebut hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran yang disediakan.

“Pertanyaannya ke mana sisa anggaran yang lainnya? Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya apalagi dalam jumlah yang sangat besar tersebut,” kata Slamet pada Rabu (31/8/2022). 

Baca juga: Wujudkan Bogor Berkeadaban, Iwan Setiawan Ingatkan Pentingnya Program Bogor Ngaos

Baca juga: Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Sebut Santunan Korban Kecelakaan di Jalan Sultan Agung Tersalurkan

“Anggaran yang besar tersebut harus betul-betul digunakan tepat sasaran serta harus dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan,” lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved