Berita Nasional

Kabupaten Waropen Dapat Opini TMP 5 Tahun Berturut-turut, Komite IV DPD: Butuh Perhatian Semua Pihak

Kabupaten Waropen Dapat Opini TMP Selama 5 Tahun Berturut-turut, Komite IV DPD RI: Butuh Perhatian Semua Pihak

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pendampingan mitra kerja terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2021 di Kabupaten Waropen. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA-- Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pendampingan mitra kerja terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2021 yang difokuskan pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Waropen.

H. Sukiryanto, selaku Ketua Komite IV dalam sambutannya menyampaikan Out put yang diharapkan dari Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI ini adalah agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di Papua, khususnya terkait LKPD Pemkab Waropen yang dalam 5 tahun berturut-turut mendapat opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)

“Kami harap dari kunjungan ini akan dapat merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, BPK RI, BPKP dan pihak-pihak terkait agar opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambah Sukiryanto melalui pesan tertulisnya, Selasa (16/8/2022)

Dalam rapat dan diskusi yang dipimpin oleh Senator asal Sulawesi Selatan, Dr. Ajiep Padindang, banyak sekali fakta menarik yang disampaikan oleh para peserta yang hadir.

Baca juga: Naik Mobil Komando, Ketua Komite 1 DPD RI Pastikan Menolak Pembahasan Omnibus Law

BPK Perwakilan Papua yang diwakili oleh Subagyo selaku sub direktorat Papua 3 mengungkapkan berbagai permasalahan terkait dengan laporan keuangan Pemkab Waropen.

“Laporan keuangan Pemkab Waropen untuk tahun 2021 bahkan sampai dengan hari ini belum disampaikan kepada kami, padahal batas waktu penyampaian LKPD hanyab sampai dengan 31 Maret tahun 2022, dan sudah 14 laporan (2007-2020) hasil pemeriksannya semuanya mendapatkan opini disclaimer atau TMP,” ungkap Subagyo.

“Ada yang lebih parah lagi, yakni terkait penyusunan APBD 2020 yang tidak melalui perda, jadi APBD Waropen 2020 itu tidak ada perdanya, untuk itu perlu komitmen kuat dari Bupati untuk memperbaiki tata Kelola keuangannya,” tambah Subagyo.

Disampaikan pula oleh Subagyo bahwa akumulasi rekomendasi BPK untuk waropen dari tahun 2007-2021 berjumlah 929 rekomendasi dengan total Rp509 miliar.

Namun baru 272 rekomendasi yang ditindaklanjuti yakni baru sebesar Rp3,43 miliar.

Baca juga: Pansus BLBI DPD RI Desak Pemerintah Pisahkan Kasus BLBI dan Obligasi Rekap

Tidak hanya BPK, BPKP juga hadir dalam rapat yang membahas mengenai opini TMP yang diperoleh Waropen selama bertahun-tahun.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved