Breaking News:

Metropolitan

Singgung Interpelasi Formula E, PDIP: Kalau Pak Anies Cerdas, Sesegera Mungkin Supaya Tak Digantung

Singgung Soal Interpelasi Formula E, PDIP : Kalau Pak Anies Cerdas, Sesegera Mungkin Supaya Tidak Digantung

Editor: Dwi Rizki
netralnews.com
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersisa dua bulan atau berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Namun partai oposisi pemerintah daerah, yaitu Fraksi PDI Perjuangan tetap bersikeras mengajukan hak interpelasi Formula E guna meminta klarifikasi Anies soal turnamen tersebut.

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan dewan untuk menjadwalkan agenda paripurna Formula E lewat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.

Sebab menurutnya, paripurna interpelasi Formula E masih berstatus diskors karena rapat sempat tidak kuorum, sehingga penjadwalan ulang kembali masih sangat dimungkinkan.

“Kalau Pak Anies cerdas, sesegera mungkin (interpelasi) supaya tidak digantung, sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga Ibu Kota,” kata Gembong pada Kamis (28/7/2022).

 

Menurutnya, interpelasi perlu digaungkan untuk menjelaskan duduk perkara soal turunnya biaya Formula E. Biaya komitmen yang diprediksi hingga Rp 2,3 triliun, lalu berubah menjadi Rp 560 miliar.

 

“Urusan interpelasi mengenai Formula E yang masih tanda tanya, misalnya kenapa begitu mahal commitment fee (sebelumnya) tapi sekarang murah. Ada apa itu? Jadi evaluasi menyeluruh sifatnya dengan kaitan penyelenggaraan Formula E,” ungkapnya.

Baca juga: Citayam Fashion Week Ditutup Polsek Menteng, Ariza Pertimbangkan Plaza Monas, Sarinah hingga Senayan

Baca juga: KPK Tetapkan Status DPO, Pengacara Mardani H Maming Bisa Dipidana 12 Tahun Jika Halangi Penyidikan

Gembong mengingatkan, duit yang dikeluarkan pemerintah daerah senilai Rp 560 miliar untuk turnamen Formula E bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Duit itu dikumpulkan dari pembayaran pajak dan retribusi masyarakat di Jakarta untuk kepentingan pelayanan.

 

“Karena ini dari APBD, sehingga harus dijelaskan secara transparan,” ujar Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved