Menteri PUPR Sebut Ongkos Benahi Jakarta Lebih Mahal Dibanding IKN Baru, Ariza : Kotanya Sudah Jadi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tentang ongkos membenahi Jakarta lebih mahal dibanding membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini memandang, pembangunan Jakarta lebih mahal karena sudah berbentuk metropolitan, sehingga segala kebutuhan warganya telah tersedia.

"Kami memang di Jakarta ini kan kotanya sudah jadi, harga tanahnya lebih mahal. Ya pasti kalau bangun di Jakarta dibandingkan di Kalimantan, tentu jauh," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (15/7/2022).

Ariza mengatakan, berbagai infrastruktur yang telah tersedia di Jakarta membuat segala keperluan di Ibu Kota menjadi lebih mahal.

Mulai dari harga properti, tanah, pangan, dan sebagainya.

"Harga tanahnya sudah berbeda dan harga materialnya juga sudah berbeda. Costnya (biaya) jauh lebih mahal, karena ke Jakarta sudah jadi kotanya, tentu pembangunan di sini lebih mahal," ujarnya. 

Ariza lalu membandingkan, jika pemerintah ingin membangun infrastruktur baru di Jakarta, tentu anggaran yang diperlukan lebih besar dibanding daerah lain.

Apalagi dalam membangun infrastruktur sudah tercantum satuan harganya.

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Oleh-oleh Air Zamzam, Jika Ketahuan Koper Bakal Dibongkar

Baca juga: Hujan Deras Sepanjang Jumat, BPBD Kota Bogor Petakan 21 Titik Bencana Alam, Seorang Warga Hilang

"Setiap kota yang sudah jadi atau sudah ada, tentu cost pembangunannya jauh lebih mahal. Kamu bikin jalan di Jakarta dan Kalimantan, ya berbeda dong dengan bikin jembatan di Surabaya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, memperbaiki kondisi DKI Jakarta kemungkinan akan menghabiskan lebih banyak biaya daripada membangun ibu kota baru.

Dilansir dari Kompas.com,Basuki menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan apakah pemerintah optimistis mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara pada 2024.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau (dibandingkan) kita bikin (ibu kota baru)," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/7/2022).

Kementerian PUPR, kata dia, menyadari bahwa daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin lagi dikembangkan.

Bukan hanya soal banjir yang menjadi bencana rutin di Ibu Kota, melainkan secara jangka panjang ada potensi air dari sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut.

Hal itu disebabkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta.

"13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi," jelasnya.