DPRD Kota Bogor

Komisi I DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Maksimalkan Anggaran Kelurahan Lantaran SILPA Capai Rp 8,9 M

Pemkot Bogor diminta maksimalkan anggaran kelurahan lantaran SILPA capai Rp 8,9 miliar. Hal itu disampaikan Komisi I DPRD Kota Bogor.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Minta Pemkot Maksimalkan Anggaran Kelurahan Lantaran SILPA Capai Rp 8,9 M 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor minta Pemkot maksimalkan anggaran kelurahan lantaran SILPA capai Rp 8,9 M.

DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2021 secara mendalam di tingkat komisi-komisi selama sepekan.

Komisi I DPRD Kota Bogor yang meliputi bidang pemerintahan, hukum dan aset, melakukan pembahasan PP-APBD 2021 bersama mitra kerjanya, yakni aparat tingkat kecamatan, dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).

Baca juga: Dadang Iskandar Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Minta Warga Tak Takut Kurban Akibat Penyakit PMK

Lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kesbangpol, Satpol-PP, Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor.

Berdasarkan hasil rapat kerja, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menilai adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 8,9 miliar di anggaran kecamatan yang tidak terserap, perlu diperbaiki lagi.

“Dengan adanya silpa dan tidak terserap anggaran di kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan anggaran perjalanan dinas dan makan minum dikarenakan adanya pandemi Covid-19 harusnya pada anggaran perubahan  bisa diajukan pergeseran anggaran agar terserapnya anggaran perjalanan dinas dan makan minum bisa di pergunakan untuk anggaran yang bermanfaat lainnya,” ujar Safrudin, Selasa (12/7/2022).

Bahkan, pria yang akrab disapa Mr.Blue ini juga menyarankan agar pos anggaran untuk kelurahan disiapkan sendiri, tidak digabungkan dengan anggaran kecamatan.

Menurut Safrudin, anggaran kelurahan harus sesuai amanat PP nomor 17 tahun 2018 yang sudah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7 bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dihitung dari pendapatan yangg tercantum dalam APBD (PAD) setelah dikurangi DAK, atau kurang lebih Rp 1,2 miliar.

"Sejauh ini kan sudah diatur di perwali bahwa anggaran untuk kelurahan itu harus sesuai dengan peraturan diatasnya. Namun kenyataannya kan tidak bisa dianggarkan secara maksimal apakah karena tidak adanya prioritas dari pemkot dalam segi penganggaran ataukah karena anggaran yang terbatas," tutur Safrudin.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Beri 11 Catatan Saat Bima Arya Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Padahal kalau kita mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2014 dan PP nomor 17 tahun 2018 itu anggaran kelurahan yang bisa diakomodir di APBD Kota Bogor masih sangat kurang," paparnya.

Safrudin juga menyoroti perihal kurang maksimalnya program di Disdukcapil Kota Bogor.

Ia menilai, serapan anggaran yang ada, tidak sejalan dengan program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ia pun meminta agar Disdukcapil kedepannya bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait pencetakan KTP.

“Untuk Disdukcapil Kota Bogor terkait pelayanan online. Saat ini pelayanan online Disdukcapil menurun kinerjanya. Harapannya, pelayanan online Disdukcapil dapat kembali berfungsi 100 persen sebagaimana pada awalnya dulu. Sehingga, warga dapat mengurus data-data kependudukan dengan mudah,” ujar Safrudin.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved