Berita Nasional

Dinilai Membebani Petani Sawit, APPKSI Minta Hapus Pungutan Ekspor CPO, DMO dan DPO

Membebani Petani Sawit, APPKSI Minta Hapus Pungutan Ekspor CPO, DMO dan DPO. Berikut Selengkapnya

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Perkebunan kelapa sawit 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Arief Poyuono meminta pemerintah agar pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari harga Ekspor CPO dihapuskan.

 

Pasalnya kebijakan tersebut justru membebani petani sawit dan dari pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga CPO sudah lebih mahal dari Crude Oil (minyak fosil).

 

Arief mengatakan, tata kelola CPO dan turunannya telah meyebabkan nasib para petani plasma sawit yang jumlahnya puluhan juta dan stake holder industri sawit semakin tidak jelas.

 

"Dengan DMO & DPO harus dicabut karena mempersulit ekspor CPO yang mana akhirnya menyebabkan over stock di tangki tangki penimbunan CPO di pabrik pabrik kelapa sawit," jelas Arief Poyuono pada Kamis (7/7/2022). 

 

Arief menjelaskan, semua ini memberatkan kehidupan petani sawit karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dan aturan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, setelah ekspor CPO diijinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200 persen dari harga saat sebelum pelarangan ekspor CPO. 

“Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mendominasi produksi lemak dan minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit negara ini menyumbang sekitar 60 persen  dari produksi minyak global, dan komoditas ekspor utama ini menghasilkan pendapatan negara sebesar USD20 miliar pada tahun 2020,” paparnya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved