Metropolitan

Takut Ancaman di PHK, Muslimat NU Dukung Pemberian Cuti 6 Bulan Bagi Ibu Melahirkan

Perempuan banyak takut mendapatkan ancaman PHK soal cuti melahirkan, Muslimat NU dukung pemberian cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Istimewa
Ketua PP Muslimat NU, Dr. Hj. Mursyidah Thohir, MA. Mursyidah Thohir mendukung pemberikan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Takut Ancaman di PHK, Muslimat NU dukung pemberian cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.

Banyak pekerja perempuan yang resah setelah melahirkan. Sebab, perusahaan tempat mereka bekerja tak memberikan cuti melahirkan dalam waktu yang panjang.

Padahal cuti panjang tersebut sangat dibutuhkan ibu melahirkan untuk mengoptimalkan ASI eksklusif bagi sang buah hati.

Baca juga: Ketua PCNU Kota Depok Pencetus Halal Bihalal Pendiri NU, Muslimat NU Depok Perkuat Silaturahmi

Sebab itu, ibu melahirkan yang bekerja enggan untuk meminta cuti panjang lantaran takut berujung pemutuhan hubungan kerja (PHK).

Melihat kondisi tersebut, Pimpinan Pusat Muslimat NU mendukung usulan masa cuti 6 bulan bagi Ibu melahirkan sebagaimana tertuang dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tengah dibahas oleh DPR RI.

Ketentuan tentang cuti bagi Ibu melahirkan juga harus mengatur tentang hak gaji selama masa cuti tersebut tetap diberikan, termasuk juga hak atas perlindungan sosial.

Selama ini ketentuan tentang cuti melahirkan bagi perempuan bekerja diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni selama 3 bulan.

Selama ini perempuan bekerja khusus di sektor swasta merasakan ketidak nyamanan dalam pengajuan cuti karena perusahaan menerapkan prinsip “no work no pay”.

"Ketakutan pengajuan masa cuti yang memadai bagi pekerja perempuan di perusahaan sangat beralasan karena mereka takut mendapat ancaman PHK," kata Ketua PP Muslimat NU, Dr. Hj. Mursyidah Thohir, MA, kemarin.

Baca juga: Muslimat NU Kota Depok Gelar Konfercab V, Terpilih Ketua Muslimat NU yang baru Lulu Muflihah

Mursyidah menyatakan bahwa dasar pemikiran atas dukungan atas usulan cuti 6 bulan bagi Ibu bekerja yang tengah melahirkan adalah untuk menjamin kesehatan Ibu dan Anak di masa awal kehidupan.

Anak membutuhkan asupan ASI Ekslusif yang hanya dapat diberikan dengan baik jika Ibu berada dekat dengan anak.

Selain itu cuti selama 6 bulan juga untuk memastikan peningkatan SDM Ibu dalam menunjang gizi bayi.

Saat ini Pemerintah RI sendiri tengah focus pada peningkatan kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di mana asupan gizi dan ASI bagi anak di awal kehidupannya harus terpenuhi dengan baik.

"Usulan masa cuti 6 bulan bagi Ibu melahirkan bukanlah ide dan gagasan baru. Negara-negara maju justru telah menerapkan regulasi perlindungan bagi Ibu dan anak dalam fase pertama kehidupannya," ujarnya.

Menurut Mursyidah, negara Bulgaria memberikan masa cuti melahirkan selama 14 bulan, Yunani memberikan cuti 11 bulan, dan negara Inggris Raya memberikan hak cuti selama 9 bulan.

Kemudian Slovakia memberikan hak cuti selama 8 bulan, Kroasia memberikan hak cuti kepada Ibu melahirkan selama 7 bulan dan negara-negara maju lainnya seperti Chili, Republik Ceko, Irlandia, Hongaria dan Selandia Baru juga memberikan masa cuti antara 6-8 bulan lamanya.

Negara-negara maju memberikan jaminan kesejahteraan kepada pekerja perempuan di masa cuti tetap mendapatkan gaji dan perlindungan sosial.

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved