Ibu Kota Negara Pindah, Ariza Ungkap Kesiapan Pemprov DKI Kelola Jalan Protokol di Jakarta

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menuturkan pihaknya siap menerima usulan jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI dengan adanya perpindahan ibu kota negara.

"Saya kira kalau itu nanti tentu ada aturan dan kebijakannya, Pemprov Jakarta ini aset-aset kami siap saja. Apapun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kita akan laksanakan," ucap Ariza kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Pihaknya, kata dia, siap apabila mendapat instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan pemeliharaan, pengelolaan jalan protokol itu.

"Kalau ada pemerintah pusat yang menanyakan kebijakan Sudirman-Thamrin diserahkan pemeliharaan, pengelolaannya kepada Pemprov kita akan laksanakan sebaik mungkin," tambah dia.

"Memang di Indonesia kan jalan terbagi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa dan sebagainya, jalan swasta, jalan perumahan, masing-masing ada peruntukannya dan ada kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kami akan laksanakan apapun itu," ungkap dia.

Baca juga: Makin Gampang Bikin KTP-el dan KIA di Alpukat Betawi, Sekarang Bisa Dikirim Pakai GoSend

Baca juga: Puluhan Warga Terkonfirmasi Positif Hepatitis, Anggota Dewan Bakal Panggil Dinkes DKI

DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Serahkan Pengelolaan 13 Sungai Sebelum IKN Dipindah

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat agar menyerahkan pengelolaan 13 sungai di Jakarta kepada pemerintah daerah sebelum Ibu Kota Negara (IKN) dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Sejauh ini, pemerintah pusat telah memberikan pengelolaan terhadap 13 ruas jalan nasional kepada Jakarta sejak 2019 lalu, sehingga totalnya ada 38 jalan nasional yang sudah dikelola Jakarta.