DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor Soroti Mekanisme Pencairan BSTT dalam Rekomendasi LKPJ 2021

10 Rekomendasi LKPJ 2021 Wali Kota Bogor dikeluarkan DPRD Kota Bogor. Salah satunya menyoroti mekanisme pencairan BSTT.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Soroti Mekanisme Pencairan BSTT dalam Rekomendasi LKPJ 2021. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - DPRD Kota Bogor soroti mekanisme pencairan BSTT dalam Rekomendasi LKPJ 2021

DPRD Kota Bogor telah rampung melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor 2021.

Juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, membacakan laporan Pansus pada rapat Paripurna, Kamis (29/4/2022).

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Dukung Pembatasan Berdirinya Minimarket

Dalam laporan yang disusun oleh tim Pansus LKPJ, Safrudin menyebutkan DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi sekaligus juga catatan terhadap rendahnya kinerja Pemerintah.

Apresiasi diberikan untuk raihan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya, dan berbagai penghargaan lainnya baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat.

"Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor sebagai bentuk lecutan untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang," kata Safrudin.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Selama Ramadan Melalui Sholat Keliling

Berdasarkan laporan Pansus LKPJ, DPRD Kota Bogor, terdapat 10 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus bagi tim Pansus LKPJ adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor agar bisa lebih memperjelas mekanisme pencairan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) kepada masyarakat.

Sebab, pada tahun 2021, realisasi penggunaannya hanya 71 persen saja.

"Peraturan Walikota mengenai kriteria, persyaratan, proses dan mekanisme bantuan sosial yang tidak terencana (BSTT) tersebut harus lebih jelas, sehingga bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tersebut dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan," ujar Safrudin.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved