Korupsi

Ade Yasin Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Iwan Setiawan: Ada Sesuatu yang Harus Dikoreksi

Iwan Setiawan sebut ada sesuatu yang harus dikoreksi. Hal itu disampaikannya setelah Ade Yasin ditetapkan tersangka oleh KPK.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: dodi hasanuddin
TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama
Ade Yasin Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Iwan Setiawan: Ada Sesuatu yang Harus Dikoreksi. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Ade Yasin ditetapkan tersangka oleh KPK, Iwan Setiawan: Ada sesuatu yang harus dikoreksi.

Penetapan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap auditor BPK oleh KPK pada Kamis (28/4/2022) membuat syok para pejabat di Kabupaten Bogor.

Usai penetapan status tersangka ini, Gubernur Jawa Barat menunjuk Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor.

Baca juga: Ade Yasin Ditangkap KPK Soal Kasus Suap, Iwan Setiawan Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bogor

Iwan mengaku kaget dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ade.

Pasalnya, baru tahun ini ada masalah dengan audit laporan keuangan daerah dari BPK.

"Sebetulnya pemeriksaan keuangan daerah itu setiap tahun. Tetapi kenapa baru tahun ini ada masalah ini," kata Iwan, Kamis (28/4/2022).

Politisi Partai Gerindra ini tidak banyak tahu soal masalah audit yang berujung penyuapan ini.

"Tahun-tahun sebelumnya kan ada, tetapi tidak bermadalah. Mungkin memang ada sesuatu yang harus kita koreksi dari proses pelaporan kegiatan," papar Iwan.

Baca juga: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Melepas Peserta Mudik Gratis di Terminal Jatijajar Depok

Setelah ditunjuk sebagI Plt. Bupati Bogor, Iwan tidak mau tahun depan ada masalah seperti ini lagi.

"Ini hal yang rutin. Seharusnya kita menyampaikan apa adanya kepada BPK. Kalau tidak, nanti yang kena saya," tegasnya.

Selama 4 tahun menjadi Wakil Bupati Bogor, Iwan tidak pernah tahu ada negosiasi dari Pemkab Bogor dan BPK untuk mendaptakan status laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saya sering menerima pegawai BPK untuk audit, tidak pernah ada negosiasi untuk WTP," ungkap Iwan.

Bahkan dia baru tahu dari rilis KPK tentang adanya orang yang ditugaskan khusus untuk urus WTP.

Begitu keterangan dari KPK soal adanya setoran Rp 10 juta per minggu kepada pegawai BPK untuk mendapatkan status WTP 2021.

"Apa yang disampaikan KPK tadi pagi, saya juga kaget. Selama ini kita komunikasi normatif saja saat menyampaikan laporan keuangan daerah ke BPK," papar Iwan.

Iwan menekankan bahwa dirinya sering menyampaikan ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dadrah) untuk tidak boleh menghalangi BPK saat meminta data.

"Itu sudah kami instruksikan. Kami siap koordinasi dan kerja sama bila teman-teman BPK meminta kekurangan data. Tetapi apa yang terjadi kemarin di luar kendali kami," pungkas Iwan.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved