DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor Bahas Dua Raperda Strategis untuk Peningkatan Ekonomi dan PAD

Tingkatkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, DPRD Kota Bogor bahas dua Raperda Strategis di Awal 2022

Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Bahas Dua Raperda Strategis untuk Peningkatan Ekonomi dan PAD. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Targetkan peningkatan ekonomi dan PAD, DPRD Kota Bogor bahas dua Raperda Strategis.

Guna meningkatkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi, DPRD Kota Bogor memprioritaskan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang strategis di awal tahun 2022.

Raperda tersebut adalah Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda Perizinan Berbasis Resiko.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Minta Warga Waspada Masuknya Varian Omicron

Pepen Firdaus selaku Ketua Pansus pembahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyampaikan bahwa Raperda ini juga akan menjadi dasar dalam melaksanakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) pasca disahkannya UU tentang Cipta Kerja.

“Apabila retribusi PBG dan PTKA belum diatur oleh Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak dapat memungut retribusi PBG dan PTKA. Padahal, semuanya sudah berjalan tapi belum ada dasar hukum untuk retribusinya,” ujar Pepen.

Baca juga: Reses DPRD Kota Bogor, Tampung Aspirasi Pemuda untuk Masa Depan Kota Bogor

Lebih lanjut, Pepen juga menjelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus didampingi oleh tenaga kerja dari dalam negeri.

“Perlu juga diatur adanya tenaga kerja lokal yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping TKA guna alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak mengandalkan TKA,” jelas Pepen.

Selain peningkatan PAD, DPRD Kota Bogor juga memandang bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dijadikan prioritas mengingat posisi Kota Bogor sangat strategis dalam megapolitan Jabodetabek. Sehingga dengan begitu, perlu adanya terobosan untuk mengatur perizinan investasi, termasuk perizinan berbasis resiko.

Ekspose Raperda Perijinan Berbasis Resiko digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Bogor dan dipimpin oleh Ketua Tim Pansus, Akhmad Saeful Bahri serta Wakil Ketua Tim Pansus Jatirin.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Tim Pansus yang terdiri dari Muaz HD, Sri Kusnaeni, Muhamad Dody Hikmawan, Mahpudi Ismail, Ade Askiah, Azis Muslim, Ence Setiawan dan Heri Cahyono.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved