Proyek Pedestrian Sentul-Kandang Roda Banyak Kekurangan, DPRD Kabupaten Bogor akan Gelar RDP

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - DPRD Kabupaten Bogor menemukan sejumlah kekurangan dalam proyek pedestrian Sentul-Kandang Roda dan Tugu Pancakarsa yang dibangun Pemkab Bogor pada 2021 lalu.

Temuan ini didapat usai Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor melakukan peninjauan lapangan atas hasil pekerjaan pembangunan pedestrian Jalan Sentul-Kandang Roda, pada Senin (11/4/2022) lalu.

Beberapa soal yang menjadi temuan DPRD di salah satu program City Beautification Project tersebut antara lain kabel instalasi jaringan yang masih berantakan di sepanjang jalur pedestrian, minimnya rambu lalu lintas dan penerangan jalan, serta kurangnya penjagaan taman serta pedestrian

Tak hanya itu, Bundaran Tugu Pancakarsa juga belum dilengkapi rambu lalulintas. Begitu pun dengan kubah Tugu Pancakarsa yang hingga kini belum dibangun.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kabupaten, Rudy Susmanto memastikan lembaganya akan segera memanggil sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan ini.

"DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terhadap beberapa temuan lapangan di proyek unggulan Bupati Bogor untuk mempercantik wajah pusat kota Kabupaten Bogor ini," kata Rudy, Rabu (13/4/2022).

RDP tersebut, lanjut dia, akan menyoal temuan lapangan dalam sidak ini.

"Kami berharap besar kepada seluruh OPD Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berkenaan langsung kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra ini.

DPRD menilai masih banyak kekurangan yang berpotensi membahayakan pengendara dan pejalan kaki dan juga berkaitan dengan estetika kota.

"Kami meminta agar OPD setiap proyek infrastruktur dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat bersama-sama melayani masyarakat Kabupaten Bogor secara maksimal," ungkap Rudy.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim.

Menurut dia, data yang disampaikan Kepala OPD terkait LKPJ 2021 terkait serapan anggaran memang cukup baik. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak diikuti dengan kualitas pembangunan.

"Penyerapan anggaran normatif cukup tinggi. Tetapi DPRD tidak hanya berpatok sajian data saja, kita juga ingin lihat langsung antara desain perencanaan dan realisasinya di lapangan. Karena kita ingin yang terbaik," papar politisi PKS ini.

Agus menyayangkan proyek infrastruktur yang menelan anggaran cukup besar itu tidak dikerjakan secara maksimal.

Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai proyek tersebut terbilang cukup besar.

"Anggarannya sepenuh hati, tapi pengerjaannya setengah hati. Pembangunan Tugu Pancakarsa dan jalan alternatif Sentul-Kandang Roda yang ada keterlibatan Dishub, PUPR, DKPP, kami lihat kurang maksimal," ucapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Rudy Susmanto Dorong RSUD Cibinong Jadi RS Tipe A, Minta Pemkab Bogor Tingkatkan SDM

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Berharap Pemerintah Turut Atasi Kemacetan di Puncak

Dia menilai kurang matangnya perencanaan dan sinergitas antara Organisai Perangkat Daerah (OPD), membuat hasil pekerjaan proyek menyisakan banyak masalah dari sisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan menggunakan sarana dan fasilitas tersebut.

"Masih banyak kabel berserakan di sepanjang jalur pedestrian sangat menganggu keamanan dan kenyamanan," tutur Agus.

Kondisi ini membuat pedestrian yang sudah selesai dikerjakan belum bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

"Selain itu, penyempitan ruas jalan di jembatan membuat tingginya resiko kecelakaan," imbuhnya.

Sementara Wawan Hikal Kurdi, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, menilai ada masalah koordinasi antara OPD sebagai pengguna jasa dengan pihak konsultan dan kontraktor sebagai penyedia jasa.

Mestinya, kata Wawan, dalam pelaksanaan proyek pihak OPD berkoordinasi secara intens dengan konsultan perencana dan pengawas untuk mengevaluasi tahap demi tahap pembangunan.

"Jika hasil pembangunan memang tidak sesuai konsultan perencana, maka SKPD harus mengoptimalkan jaminan pemeliharaan dari pihak penyedia jasa," tandasnya.