Sukmajaya Depok

Kabar Kecamatan Sukmajaya Depok, Warga Sukmajaya Curhat ke Anggota DPR RI Nur Azizah Soal Bansos

Pada Kamis (3/3/2022), Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid, BA, MA melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: murtopo
TribunnewsDepok.com/Vini Rizki Amelia
Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid BA, MA saat reses di daerah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (3/3/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Vini Rizki Amelia

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Warga di Kecamatan Sukmajaya Depok mendapat kesempatan untuk menuangkan keluh kesahnya kepada Anggita DPR RI.

Pada Kamis (3/3/2022), Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid, BA, MA melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi 8 yang salah satunya membidangi kesejahteraan sosial, Nur Azizah membuka kesempatan bagi warga yang ingin curhat, terkait bantuan sosial.

Nur Azizah Tamhid meminta kepada warga Depok yang memiliki masalah dengan bantuan sosial yang diterimanya dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos, untuk memberikan bukti bila adanya kecurangan.

Baca juga: Kabar Kecamatan Sukmajaya Depok, UPTD Puskesmas Sukmajaya Bakal Dapat Bantuan Dokter Muda

Warga un tak menyia-myiakan kesempatan curhat tersebut.

Dalam resesnya itu, Nur Azizah mendapatkan curahan warga yang merasa penerima bantuan sosial (bansos) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran.

Selain itu, ada juga penerima yang mendapatkan bantuan melalui kartu ATM namun setelah di cek ternyata saldonya kosong alias nol.

"Kalau memang ada seperti itu, mohon saat pengecekan saldo, di foto bahwa memang saldonya kosong. Sehingga nanti saya pun menyampaikannya ke Kemensos berdasarkan data laporan dari warga (ada buktinya)," katanya saat menjawab curhatan warga Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Layanan Umum Depok: Daftar Bengkel Mobil Panggilan 24 Jam Wilayah Beji, Cilodong, Sukmajaya, Tapos

Namun demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dirinya juga membutuhkan tembusan DTKS dari pusat agar bisa melakukan pengecekan maupun pengawasan bila mana ada data yang tidak sesuai atau warga yang tidak sesuai dalam menerima bansos.

Meski demikian, Nur Azizah mengatakan seharusnya DTKS menggunakan data terbaru atau pemutakhiran data yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun yakni April dan November.

"Nah, (data) itu yang dipakai, yang diambil dari tingkat RT/RW, Lurah, dan Camat serta Dinsos lalu dikirim ke Kemensos kemudian masuk Pusdatin," katanya.

Baca juga: Dampak Limbah Baterai Berbahaya Bagi Kesehatan, FTUI Lakukan Penyuluhan di Sukmajaya Depok

Sebagai Anggota DPR RI Komisi 8 yang salah satunya membidangi kesejahteraan sosial, Nur Azizah berharap pemerintah pusat dapat memberikan data tembusan kepadanya selaku anggota dewan dengan daerah pemilihan (Dapil) Depok - Bekasi.

"Sehingga saya bisa memberikan pengawasan dari bantuan yang turun, sehingga kalau ada temuan, jadi ada datanya," akunya.

"Kalau tidak (ada tembusan DTKS dan bukti dari masyarakat), saya tidak bisa memberikan teguran ke Kemensos atau Dinsos, juga kalau ada saldo kosong di foto, baru saya bisa sampaikan," tegasnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved