Susun RKPD Tahun 2023, Pemkab Bogor Libatkan Masyarakat untuk Sumbang Saran dan Masukan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Dalam penyusunan RKPD ini, Pemkab Bogor melibatkan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik.

Analis Kebijakan Utama Kabupaten Bogor, Beny Delyuzar mengatakan Forum Konsultasi Publik ini telah dilakukan pada Kamis (10/2/2022) secara daring dan luring.

"Melalui Forum Konsultasi Publik, kita meminta masyarakat berpartisipasi memberikan saran dan masukan," kata Beny, Jumat (11/2/2022).

Dia menambahkan Forum Konsultasi Publik ini dihadiri perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa, dunia usaha, beserta jajaran Pemkab Bogor.  

Beny menjelaskan bahwa saat ini kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari guncangan pandemi.

Wabah Covid-19 pun kembali mengalami peningkatan dimana belakangan ini penambahan kasus positif mencapai lebih dari 1.000 kasus per hari.

Baca juga: Sintia Desainer asal Kabupaten Bogor Perkenalkan Batik Bogor di Ajang Paris Fashion Week 2022

"Bed Occupancy Rate (bor) kembali meningkat, dan level PPKM dari level 2 kembali ditingkatkan ke level 3," jelas Beny.

Menurut dia, hal ini tentunya akan membawa dampak yang perlu di antisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2023.

"Saat ini kita belum dapat memprediksi kapan wabah Covid-19 akan berakhir dan sejauhmana dampaknya terhadap keperluan penanganan kesehatan, pendidikan jarak jauh, pelayanan sosial dan pemulihan ekonomi," tuturnya.

Beny berharap tahun 2023 Covid-19 dapat terkendali sehingga program pembangunan akan dapat dikejar.

Baca juga: Di Kabupaten Bogor 276 Orang Nakes Positif Covid-19

Namun pemerintah juga tetap perlu mempertimbangkan dampak wabah covid-19 dan PPKM ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

"Kita juga perlu mengantisipasi terjadinya bencana alam dan non alam yang mungkin terjadi sewaktu-waktu sehingga perencanaan program pembangunan tahun 2023 harus diarahkan secara selektif dan realistis,” imbuhnya.

Beny melanjutkan bahwa kemampuan keuangan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar 7 trilyun rupiah, dengan beban belanja pegawai maksimal 30