Metropolitan

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Sylviana Murni Ingatkan Soal Aset Negara Tak Boleh Jatuh ke Tangan Swasta

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Sylviana Murni Ingatkan Soal Aset Negara Tak Jatuh ke Tangan Swasta. Berikut alasannya

Editor: Dwi Rizki
Antara
Sylviana Murni 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Sylviana Murni mengingatkan pemindahan Ibu Kota tak mengabaikan aset negara yang ada di DKI jakarta.

Menurutnya, aset negara di Jakarta harus tetap diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta dan tidak jatuh ke tangan swasta.

“Aset se-Pemprov DKI Jakarta, atau misalnya tempat saya kerja saja di Senayan, ketika sudah tidak menjadi dewan lagi yang begitu besar, jangan nanti dijual atau berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta,” kata Sylviana Murni, anggota DPD dari Provinsi Jakarta pada Jumat (4/2/2022).

Hal itu diungkapkan Sylviana saat diskusi virtual yang diadakan Kosadata Present dalam diskusi bertajuk ‘Menata Jakarta usai Ditinggal Ibu Kota’.

Diskusi dihadiri pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria; Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho; Sekretaris Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Komisariat Provinsi DKI Jakarta Dadang Solihin; dan Peneliti Sosial Rissalwan Lubis.

Sylviana menhgaku khawatir jika pemerintah tidak mengelolanya dengan baik, aset di Jakarta bakal diambil pihak swasta.

Bahkan pihak swasta yang dimaksud bukan asal Indonesia, bisa jadi dari luar negeri.

“Pada masa itu mungkin orang nggak beli (aset) yang sebegitu mahalnya, lalu siapa yang mampu? bukan orang Indonesia (pihak asing) mungkin,” ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Dia berharap, Jakarta dapat menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing meski IKN dipindah ke Kaltim.

Dengan begitu, katanya masyarakat dapat lebih sejahtera bermukim di Jakarta.

Baca juga: Lantik Sembilan Pejabat Eselon Dua, Anies Minta Mereka Jadi Pemimpin Bukan Hanya Pejabat

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Tak Ada Investor yang Bakal Lirik Formula E, Ini Tanggapan Ariza

“Kita ini punya (aplikasi) e-Aset ini nggak boleh terlupakan, jangan sampai aset-aset kita hilang,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sylviana juga memberi catatan kepada pemerintah pusat bahwa utang yang dimiliki Indonesia sangat banyak.

Karena itu, proyek pembangunan IKN senilai Rp 501 triliun jangan sampai mangkrak sebab bisa menimbulkan persoalan baru.

Baca juga: Diisukan Miring, Dirut Jakpro Ungkap Progres Tender Pembangunan Sirkuit Formula E.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Distribusikan Sebanyak 675.027 Vaksin Booster hingga Jumat (4/2/2022)

“Jadi catatan saya adalah bagaimana anggaran dalam memilih proyek, bagaimana partisipasi masyarakat kota terhadap pembangunan IKN. Ingat loh, Jakarta ini tidak sendirian tapi ada daerah penyangga juga, yaitu Bodetabek,” jelasnya.

Seperti diketahui, rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.

Setelah pengesahan itu, pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin IKN Nusantara sebagai Kepala Otorita.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved