Ada Jasa Jokowi dan Ahok, PDIP Minta Anies Tak Klaim Sepihak Jakarta International Stadium

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali dikritisi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta soal keberhasilan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Mereka meminta Anies untuk tidak melakukan klaim sepihak soal sukses berdirinya stadion sepak bola yang berlokasi di Jakarta Utara itu.

Alasannya, bukan hanya Anies Baswedan semata, pembangnan JIS sudah dimulai sejak era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Klaim sepihak seakan menyatakan JIS keberhasilan Anies semata atau pencapaian seorang Gubernur sekarang, adalah tidak mendasar dan tidak menghargai upaya Gubernur sebelumnya dan bantuan Presiden Jokowi,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, Senin (31/1/2022).

Gilbert mengungkapkan, proses pembangunan JIS sudah berlangsung sejak era Gubernur Jokowi dan Ahok.

Sekalipun, lanjut dia, rencana ini sudah dicanangkan sejak Gubernur Sutiyoso, tetapi milestone-nya belum terlihat.

Dia menjelaskan, pengadaan lahan JIS di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terjadi di era kepemimpinan Jokowi dan Ahok sebagai ganti stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sayangnya Ahok belum sempat melanjutkan pembangunan JIS karena kalah bertarung oleh Anies Baswedan saat ajang Pilkada 2017 lalu.

Saat dikerjakan Anies pada tahun 2020, proyek ini juga hampir mangkrak karena APBD DKI tidak mampu membiayai.

Baca juga: Kasus Covid-19 Ibu Kota Terus Naik, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Hentikan PTM 100 Persen Sebulan

Baca juga: Polisi Tegaskan Aksi Pembacokan Tiga Pemuda di Depan FX Plaza Tawuran Antar Kelompok

Akhirnya pemerintah pusat turun tangan memberi pinjaman lewat dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak Covid-19 sekitar Rp 12 triliun.

Dari anggaran itu, duit sekitar Rp 3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021 dialihkan untuk meneruskan proyek JIS yang menelan biaya Rp 4,5 triliun.

Artinya, kata Gilbert, biaya pembangunan JIS sebesar 80 persen merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

“Gubernur Anies yang sekarang menjabat melakukan gunting pita (meresmikan) atas upaya beberapa Gubernur sebelumnya dan atas dana 80 persen yang dari pemerintah pusat. Sangatlah tidak etis bila memuji diri, seakan itu pencapaian pribadi apalagi tanpa menyebutkan jasa Gubernur sebelumnya dan ucapan terima kasih kepada pusat,” jelas Gilbert.

“Biaya cicilan dan bunga (pinjaman dana PEN) juga ditanggung rakyat lewat APBD, bukan beban Jakpro dan akan dilanjutkan oleh Pejabat Gubernur Oktober 2022 dan Gubernur terpilih nanti 2024,” lanjut Gilbert yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.